Peran Karantina dalam Pertahanan dan Ekonomi Nasional Di tengah meningkatnya arus perdagangan global dan ancaman penyakit lintas negara, sistem karantina menjadi garda terdepan yang sering kali luput dari sorotan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa bantuan kemanusiaan dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban bencana banjir dan longsor yang awalnya ditujukan kepada Pemerintah Kota Medan kini
Pembebasan Bea Masuk untuk Donasi Bencana Pemerintah Indonesia telah memastikan bahwa donasi yang dikirimkan oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, khususnya diaspora, untuk penanggulangan bencana dan bantuan kepada
Komunikasi dengan Lembaga Internasional Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melakukan komunikasi dengan beberapa lembaga internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kronologi Penyerangan terhadap Prajurit TNI oleh Warga Negara Asing Pada hari Minggu, tanggal 14 Desember, sekitar pukul 15.40 WIB, terjadi insiden penyerangan terhadap prajurit TNI yang diduga dilakukan oleh 15 orang
Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–EAEU Segera Ditandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Republik Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) akan segera ditandatangani. Perjanjian ini menjadi langkah
Rencana Kunjungan Menteri Koordinator Perekonomian ke Amerika Serikat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto rencananya akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat (AS) pada Rabu (17/12). Tujuan
Badan Karantina Indonesia (Barantin) meluncurkan ekspor perdana durian beku ke Tiongkok sebanyak 48 ton dengan nilai mencapai Rp 5,1 miliar. Proses ekspor ini membutuhkan waktu hingga hampir dua tahun sebelum akhirnya
Kehadiran Jusuf Kalla dalam Sarasehan Ekonomi Batch 1 Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, hadir sebagai pembicara utama dalam acara Sarasehan Ekonomi Batch 1 yang
Pemerintah Kamboja dan Thailand Memberlakukan Penangguhan Perjalanan Lintas Batas Pemerintah Kamboja dan Thailand mengambil kebijakan penangguhan perjalanan lintas batas antar kedua negara, terkait dengan konflik