.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Pemerintah Kamboja dan Thailand Memberlakukan Penangguhan Perjalanan Lintas Batas
Pemerintah Kamboja dan Thailand mengambil kebijakan penangguhan perjalanan lintas batas antar kedua negara, terkait dengan konflik militer yang terjadi di wilayah perbatasan. Kebijakan ini hanya berlaku untuk penyeberangan darat di perbatasan Kamboja–Thailand.
Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengumumkan bahwa akses keluar-masuk di pos pemeriksaan perbatasan dengan Thailand akan diberlakukan efektif mulai 13 Desember 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons atas agresi bersenjata yang dilakukan oleh Thailand, termasuk penggunaan pesawat tempur F-16, bom tandan, asap beracun, serta proyektil yang menembus wilayah kedaulatan Kamboja.
Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan bahwa hukum internasional mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan warga sipil, baik warga negara Kamboja maupun warga negara asing, termasuk warga negara Thailand yang tinggal di Kamboja.
"Oleh karena itu, penangguhan perjalanan lintas batas merupakan langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko kematian dan cedera warga sipil akibat serangan bersenjata di sepanjang perbatasan kedua negara," tulis rilis dari Agence Kampuchea Presse (AKP) pada Senin (15/12).
Dalam rilis pers tersebut, Kamboja juga memberikan klarifikasi terkait narasi penangguhan operasional pos pemeriksaan perbatasan Kamboja–Thailand yang dinilai sebagai upaya untuk menahan dan membatasi kebebasan bergerak warga negara Thailand.
Phnom Penh menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Pemerintah Kamboja menekankan bahwa kebijakan penangguhan perjalanan lintas batas dengan Thailand hanya berlaku bagi penyeberangan darat di sepanjang perbatasan kedua negara.
Penangguhan mobilitas ini tidak mencakup perjalanan udara maupun lintas batas Kamboja dengan negara lain. Pihak Kamboja menambahkan, jika terdapat banyak warga negara Kamboja atau Thailand yang ingin kembali ke negara asal masing-masing, otoritas terkait di kedua negara harus meningkatkan layanan penerbangan yang tersedia sesuai kebutuhan.
“Sekali lagi, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Kerajaan Kamboja menegaskan bahwa keputusan penangguhan perjalanan lintas batas antara Kamboja dan Thailand hanya berlaku untuk jalur penyeberangan darat di sepanjang perbatasan Kamboja–Thailand, dan tidak mencakup perjalanan udara maupun penyeberangan perbatasan antara Kamboja dan negara lain,” ujar rilis pers tersebut.
Pemberlakuan Jam Malam di Wilayah Perbatasan
Di sisi lain, Pemerintah Thailand mengumumkan imbauan peningkatan keamanan di tujuh provinsi di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja, yaitu Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, Buri Ram, Sa Kaeo, Chanthaburi, dan Trat.
Otoritas Thailand turut memberlakukan status darurat militer di sejumlah distrik di Provinsi Chanthaburi, Sa Kaeo, dan Trat. Jam malam juga diterapkan di empat distrik di Sa Kaeo sejak 10 Desember 2025 serta di lima distrik di Trat sejak 14 Desember 2025.
"Ketentuan tersebut berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut dan membatasi pergerakan masyarakat pada pukul 19.00 hingga 05.00 waktu setempat," tulis Otoritas Pariwisata Thailand, sebagaimana diberitakan oleh Kantor Berita Pemerintah National Broadcasting Services of Thailand (NBT) pada Minggu (14/12).
Meskipun ada kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat di wilayah tertentu, Thailand memastikan seluruh kegiatan perjalanan dan pariwisata tetap beroperasi secara normal.
Beberapa layanan kereta api dan bus di kawasan perbatasan terdampak juga mengalami penyesuaian sementara. Trayek yang dimaksud antara lain layanan kereta menuju Pos Pemeriksaan Perbatasan Ban Khlong Luek dan rute bus yang melayani Distrik Kantharalak.
"Para pelancong juga diimbau menghindari rute tertentu serta zona perbatasan terbatas yang aksesnya ditangguhkan," tulis rilis tersebut.
Komentar
Kirim Komentar