.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Komunikasi dengan Lembaga Internasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah melakukan komunikasi dengan beberapa lembaga internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diantaranya adalah United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mempelajari surat dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait permohonan bantuan pemulihan pasca-bencana banjir dan tanah longsor.
Tito menjelaskan bahwa bantuan yang bisa diberikan oleh UNDP dan UNICEF dalam situasi saat ini adalah layanan konseling, khususnya untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Layanan ini bertujuan untuk menangani dampak psikososial yang dialami korban bencana.
"Yang paling mungkin, kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita," ujar Tito dalam konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Jumat (19/12).
Penjelasan Terkait Surat Pemprov Aceh
Pada kesempatan tersebut, Tito juga memberikan penjelasan terkait adanya surat Pemerintah Provinsi Aceh kepada lembaga internasional mengenai bantuan pemulihan pasca-bencana. Ia menyatakan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima surat tersebut.
"Surat itu sudah kami baca, dan ada tembusan ke Kemendagri," ujarnya. Berdasarkan penelusuran Kemendagri, surat tersebut dikirim oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menyusul adanya tawaran bantuan dari lembaga internasional.
Tito menjelaskan bahwa surat permintaan bantuan itu ditandatangani secara elektronik menggunakan barcode. "Dan Pak Gubernur Muzakir Manaf menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut," ujar Tito.
Tanggapan dari Juru Bicara Pemprov Aceh
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA sebelumnya menyatakan bahwa instansinya mengirimkan surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF. Alasannya, lembaga PBB ini memiliki pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama usai tsunami di Aceh pada 2004.
UNDP menginformasikan bahwa mereka telah menerima surat resmi dari Pemprov Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. UNDP adalah badan PBB yang menangani program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota. Dalam keterangan tertulisnya, UNDP saat ini sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak.
“Ini sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini atau early recovery,” tulis UNDP, dikutip Selasa (16/12).
Respons dari UNICEF
UNICEF juga menyampaikan tanggapan serupa setelah menerima surat dari Pemprov Aceh. Saat ini, UNICEF tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menelaah bidang dukungan yang diminta serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat mereka dukung.
“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” tulis keterangan tertulis UNICEF.
Komentar
Kirim Komentar