.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Peran Kementerian Keuangan dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengunjungi sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jawa Barat untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai rencana. Kunjungan ini dilakukan setelah ia menyoroti pentingnya peran anggaran dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks.
Suahasil menyampaikan bahwa sebagai Regional Chief Economist (RCE), ia harus mampu melihat bagaimana anggaran dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah ekonomi lokal. Ia menekankan perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan agar kebijakan dan anggaran saling mendukung. Dengan demikian, upaya pengentasan masalah ekonomi di Jawa Barat bisa lebih efektif.
Selama kunjungan kerja tersebut, ia juga memastikan bahwa proses penutupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar. Selain itu, ia memantau kesiapan pelaksanaan APBN 2026 agar tidak ada hambatan dalam implementasinya.
Capaian Realisasi Anggaran di Wilayah Jawa Barat
Dalam peninjauannya di KPPN Sumedang dan KPPN Bandung I, Suahasil mengungkapkan bahwa realisasi pelaksanaan anggaran di wilayah tersebut mencatatkan capaian yang sangat positif. Hingga akhir Desember 2025, KPPN Sumedang telah mencapai realisasi sebesar 98%, sedangkan KPPN Bandung I mencapai lebih dari 95%.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada seluruh staf sekaligus memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, fase ini sangat penting karena merupakan langkah awal untuk memastikan APBN ditutup dengan tata kelola yang baik, mulai dari administrasi, kontrak, hingga pelaporan.
Persiapan APBN 2026
Terkait transisi anggaran, Wamenkeu menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan APBN 2026. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diserahkan beberapa pekan lalu, sehingga proses administrasi seperti pembayaran gaji pegawai dan transfer ke APBD dapat dilakukan tepat waktu pada awal Januari 2026.
"KPPN saat ini menjalankan dua tugas sekaligus, yaitu menutup tahun anggaran 2025 dan menyiapkan tahun 2026. Kami memastikan bahwa pada 2 Januari nanti, pembayaran gaji dan transfer ke daerah bisa langsung dilaksanakan secara tepat waktu," tambahnya.
Fokus Anggaran untuk Program Sosial
Menanggapi kenaikan alokasi belanja pusat dari Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun pada tahun mendatang, Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan tersebut difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penguatan jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan berbagai program bantuan sosial lainnya. Dia menekankan bahwa anggaran ini tidak mencakup gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan murni untuk bantuan yang diterima langsung oleh keluarga penerima manfaat.
Kesimpulan
Kunjungan Wakil Menteri Keuangan ke Jawa Barat menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan tata kelola anggaran yang baik. Dengan capaian realisasi anggaran yang tinggi dan persiapan APBN 2026 yang matang, diharapkan kebijakan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Komentar
Kirim Komentar