.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Perubahan Kebijakan Biaya untuk Warga Asing di Jepang
Pemerintah Jepang sedang mempersiapkan sejumlah perubahan besar terkait kebijakan biaya yang dikenakan kepada warga asing. Langkah ini mencakup kenaikan pajak keberangkatan di bandara, penyesuaian biaya visa, hingga penerapan sistem pra-penyaringan baru. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa memberatkan rakyat Jepang sendiri.
Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah kenaikan pajak keberangkatan atau departure tax. Saat ini, setiap penumpang internasional di Jepang dikenakan pajak sebesar 1.000 yen atau sekitar Rp112 ribu. Pemerintah berencana menaikkan tarif ini agar sesuai dengan standar internasional. Misalnya, di Amerika Serikat, pajak keberangkatan mencapai 3.300 yen (sekitar Rp372 ribu). Rencana kenaikan pajak ini ditargetkan berlaku mulai tahun fiskal 2026.
Selain itu, biaya visa juga akan mengalami penyesuaian. Menurut data yang dirujuk, biaya visa Jepang belum berubah sejak 1978, masih berkisar pada 3.000 yen (sekitar Rp338 ribu). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif negara-negara Barat yang mencapai 16.000 yen (sekitar Rp1,8 juta) hingga 28.000 yen (sekitar Rp3,16 juta). Penyesuaian ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara tanpa menambah beban fiskal masyarakat Jepang.
Pemerintah juga berencana menerapkan sistem pra-penyaringan masuk melalui Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA). Sistem ini akan mulai berlaku pada tahun fiskal 2028 dan akan menambah biaya baru bagi wisatawan asing. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan izin masuk sambil meningkatkan pendapatan negara.
Tujuan Pendanaan untuk Kebijakan Sosial
Selain meningkatkan pendapatan negara, pemerintah Jepang juga sedang mencari sumber dana baru untuk mendukung kebijakan sosial. Salah satu fokus utamanya adalah perluasan biaya sekolah menengah atas gratis dan penghapusan pajak bensin sementara. Dengan adanya kebijakan baru ini, diperkirakan pemasukan negara bisa mencapai hingga 300 miliar yen (sekitar Rp33 ribu triliun) per tahun.
Namun, meski kebijakan ini dianggap wajar, sejumlah pakar memperingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menerapkannya. Mereka khawatir kenaikan biaya tersebut bisa menghambat pertukaran internasional dan arus wisatawan asing yang sangat penting bagi ekonomi Jepang.
Peringatan dari Pakar Ekonomi
Profesor Keuangan Publik dari Universitas Meiji, Hideaki Tanaka, menegaskan bahwa kenaikan biaya sebaiknya tidak sampai mengganggu arus wisatawan dan pertukaran internasional. Ia menilai bahwa wisatawan asing memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Jepang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tetap ramah terhadap wisatawan sambil tetap menjaga keseimbangan fiskal negara.
Dengan demikian, penerapan kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pariwisata dan hubungan internasional Jepang.
Komentar
Kirim Komentar