Penyediaan BBM Subsidi untuk Nelayan di Lampung Timur
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuan Maringgai, pada Rabu (12/11/2025). SPBUN ini menjadi model percontohan nasional yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi pesisir. Kehadirannya disambut antusias oleh berbagai pihak, terutama oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Lampung, Kusairi Suwandi.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Kusairi menyebut SPBUN sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil yang selama ini kesulitan memperoleh bahan bakar subsidi secara legal dan merata. “SPBUN ini sangat bermanfaat karena mempermudah nelayan mendapatkan BBM subsidi secara sah dan sesuai regulasi. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan nelayan bisa meningkat,” ujar Kusairi dengan nada penuh apresiasi.
Menurutnya, pendirian SPBUN menjadi solusi konkret atas persoalan klasik yang kerap dihadapi nelayan. Selama ini, banyak nelayan di daerah pesisir dan perairan lepas harus membeli BBM dengan harga tinggi karena keterbatasan akses dan distribusi dari darat. Kini, dengan adanya SPBUN yang dikelola koperasi nelayan, proses penyaluran BBM menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Kusairi juga menegaskan bahwa HNSI Lampung berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara pemerintah dan nelayan dalam memastikan kebijakan di sektor kelautan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. “HNSI akan terus berperan aktif memastikan kebijakan pemerintah di sektor kelautan benar-benar berdampak pada kesejahteraan nelayan. Kami juga mendorong agar program SPBUN diperluas ke seluruh wilayah pesisir Lampung,” tambahnya.
Tidak hanya fokus pada BBM, Kusairi juga menyoroti kebutuhan mendesak lainnya yang dihadapi nelayan, yakni akses terhadap permodalan. Ia menyebut, meski pemerintah telah menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), faktanya banyak nelayan yang masih kesulitan mengakses pinjaman tersebut karena berbagai kendala administratif dan teknis. “Kredit Usaha Rakyat sulit diakses oleh nelayan. Karena itu, kami minta Kementerian Koperasi dan UKM turut membantu mencari solusi konkret agar nelayan bisa mendapatkan akses pembiayaan usaha,” tegas Kusairi.
Ia juga mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koperasi dan UKM untuk bersinergi memperkuat ekosistem ekonomi nelayan. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi sangat penting dalam menciptakan sistem kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan. “Kita minta Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM demi kesejahteraan nelayan. Pelabuhan perikanan juga perlu diperbanyak. Menko Kemaritiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan perlu bekerja sama mempercepat program ini,” ujarnya menegaskan.
Kementerian Koperasi dan UKM melalui Menteri Ferry Joko Juliantono dalam sambutannya juga menekankan bahwa SPBUN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi nelayan berbasis koperasi. Model percontohan di Lampung Timur ini diharapkan mampu menginspirasi daerah lain untuk membangun sistem serupa, yang tidak hanya mengatur distribusi BBM tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi maritim desa.
“SPBUN adalah simbol kemandirian. Kita ingin nelayan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Ferry.
SPBUN di Desa Marga Sari ini juga mendapat dukungan penuh dari Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia bahan bakar resmi. Pertamina memastikan suplai BBM subsidi bagi nelayan akan terdistribusi secara teratur dan sesuai kebutuhan. Selain itu, pengelolaan SPBUN dilakukan oleh koperasi lokal agar keuntungan dapat langsung kembali ke masyarakat setempat, memperkuat sirkulasi ekonomi pesisir.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap keberadaan SPBUN mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa nelayan dan memperkuat ketahanan ekonomi maritim di Provinsi Lampung, yang selama ini dikenal memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap.
Kusairi menutup pernyataannya dengan optimisme. “Jika program SPBUN dan dukungan modal bagi nelayan berjalan seiring, saya yakin kesejahteraan masyarakat pesisir akan meningkat signifikan. Nelayan kita tidak hanya bisa melaut dengan tenang, tapi juga bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk keluarganya,” pungkasnya.
Langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, HNSI, dan Pertamina diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dari pesisir Lampung Timur, semangat kebangkitan ekonomi maritim kini mulai menyala — menjadi harapan baru bagi ribuan nelayan di seluruh Nusantara.
Komentar
Kirim Komentar