Demokrasi di Tengah Kegelapan, Kekacauan, dan Ketidakadilan?

Peran Demokrasi dalam Membangun Kesejahteraan dan Keberlanjutan

Dari sebuah diskusi santai, menikmati secangkir kopi di bilangan Kwitang, Jakarta Pusat. Duduk melingkar persegi di hadapan meja jati berulir, urat kayu yang indah mengundang pertanyaan dalam pikiran.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Apakah kayu berkualitas ini berasal dari hutan-hutan di dalam negeri? Dan apakah ada hubungan alami antara peristiwa bencana di beberapa daerah dengan pengelolaan sumber daya alam?

Jika ditanya, apa hubungannya demokratisasi kepemimpinan di Indonesia dengan isu-isu tersebut?

Konon, demokrasi dirancang sebagai teropong aspirasi kedaulatan rakyat, sebagai sistem yang mampu membawa rakyat pada kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil.

Namun, kini rakyat seakan terperangkap dalam tiga kekuatan destruktif: kerakusan, kerusakan, dan kerasukan. Benarkah?

Sebenarnya, kerakusan adalah naluri alami manusia. Jika tidak dibatasi, bisa menyebabkan dosa sosial yang tersembunyi dalam sifat manusia. Hal ini sering muncul ketika ambisi material melebihi kebutuhan dasar, seperti ketimpangan ekonomi yang menguasai kekayaan alam, di mana hanya 1-3 persen penduduk mengelola sebagian besar aset nasional.

Jika kita memperhatikan lebih teliti, hal ini memicu eksploitasi sumber daya alam, termasuk hilangnya sekitar 6,1 juta hektar hutan untuk perkebunan dan tambang. Dalam konteks demokrasi, pusaran ini dimulai saat proses politik elektoral terganggu oleh kepentingan ekonomi sempit, yang kadang mengorbankan kesejahteraan bersama.

Pusaran ini tidak berhenti di situ, ia terus berlanjut pada kerusakan lingkungan, budaya, dan sosial. Belum lagi, korupsi mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, sehingga memperlemah redistribusi kekayaan alam dan memicu konflik agraria di tengah masyarakat.

Masih ada masalah ketahanan pangan, dari Sabang sampai Merauke yang belum maksimal tercover, sehingga beberapa impor pangan mengancam kemandirian petani.

Padahal, sering kali kita diperbunyikan dalam benak dengan narasi tentang pemerataan pembangunan dan membuka jutaan lapangan kerja, yang seharusnya mendorong rasa adil untuk menutupi ketidakseimbangan keadilan terhadap rakyat.

Oleh karena itu, jika tidak ada pengawasan kuat, demokrasi berisiko menjadi alat pembenaran kerusakan, bukan penyeimbang ekologi dan ketahanan pangan.

Dari semua hal tersebut, puncaknya adalah kerusakan dan kerakusan yang bisa menjelma menjadi kerasukan bersama, bayang-bayang nafsu kolektif yang mampu menguasai dan mendegradasi akal sehat.

Jika potensi demikian terwujud dalam kebijakan yang kontradiktif, privatisasi berlebih, dan utang negara yang berdampak pada rakyat, serta membebani generasi mendatang, maka situasinya masuk mode "warning".

Oleh karena itu, rakyat butuh langkah cepat dan solutif menuju demokrasi yang berimbang agar keluar dari pusaran tersebut. Dibutuhkan beragam pendekatan holistik.

Salah satu strategi yang ideal adalah penguatan moral individu. Yaitu kampanye "zuhud dan mujahadah" atau berahlak mulia dan berjuangan untuk membangun integritas pemilih dan calon pemimpin dalam momentum Pemilu dan Pilkada. Agar melahirkan pemimpin berkualitas, selain dekat kepada rakyat, ia tunduk pada aturan Tuhan dan hukum alamNya.

Hal lain yang dibutuhkan adalah reformasi institusi. Ini bicara soal kebijakan pajak progresif kepada orang-orang superkaya, yang menasionalisasi sumber daya strategis secara bertahap, dan semua itu butuh transparansi berbasis digital di APBN via "blockchain", bukan malah sebaliknya, pajak bak dijadikan sapi perah terhadap rakyat kecil.

Berikutnya, dalam urusan kebijakan bernegara, peran dan partisipasi rakyat sangat penting dilibatkan, mengingat semua itu, muaranya berkeputusan politik. Maka diperlukan suatu pemahaman progresif kepada rakyat, tentang sebuah model pendidikan politik, literasi dan demokrasi di ruang-ruang komunitas berbasis kewargaan untuk memahamkan kebijakan yang dilahirkan oleh negara terhadap rakyat, seperti tambang dan lingkungan.

Terakhir, tak kalah penting, dari sektor pengawasan global dan lokal. Soal ini jauh lebih pokok, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai lembaga lokal, nasional dan internasional untuk sebuah audit independen, sambil memperkuat posisi KPK sebagai benteng anti korupsi.

Maka dengan pemikiran dan langkah-langkah tersebut, boleh jadi kedepan, demokrasi bukan lagi pusaran kehancuran, melainkan sungai yang mengalirkan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh bangsa.

Tidakkah cukup sebagai fakta, rakyat menyaksikan peristiwa bencana alam di Aceh dan beberapa wilayah disiarkan berbagai media. Longsor memporak-porandakkan perkampungan dan hak hidup warga.

Dan mungkin itu sebuah dampak kerakusan terhadap sumber daya alam, akibat eksploitasi hutan dan memicu perubahan tata guna lingkungan, menyebabkan hilangnya penyangga ekosistem.

Andai kita boleh jujur, bukankah dampak itu melahirkan kerusakan dahsyat ekologis, akibat dari hulu ke daerah hilir aliran sungai (DAS) yang dirusak puluhan ribu hektare?

Sialnya, kerusakan dan ketimpangan itu diperburuk oleh ulah oknum dan korporasi, yang serampangan dalam pengelolaan SDA.

Fakta itu, bolehkah disebut sebuah kerasukan yang muncul saat akal sehat terganggu oleh kepentingan sempit, akibat lambatnya penanganan awal yang pernah dikritik koalisi masyarakat sipil dan pemerhati lingkungan hidup.

Kita mungkin teringat, Gus Dur pernah menegaskan dalam pesannya, "Demokrasi bukan sekadar pemilu, tapi bagaimana kita menjaga kemanusiaan agar tidak dimakan nafsu serakah duniawi".

Guru bangsa itu sebenarnya mengingatkan bahwa tanpa moralitas SDM terhadap SDA, dan demokrasi tanpa arah yang tepat justru mempercepat kehancuran tatanan alam dan masyarakat.

Olehnya kedepan, mungkin diperlukan solusi-solusi holistik berbasis kerakyatan sebagai penguatan pencegahan yang terintegrasi dengan literasi lingkungan dalam pendidikan demokrasi kita.

Kwitang, Jakarta, 22 Desember 2025.