Tantangan Wisata NTB, Akademisi Ajak Pemimpin Muda Peduli Iklim

Tantangan Wisata NTB, Akademisi Ajak Pemimpin Muda Peduli Iklim

Tantangan Wisata NTB, Akademisi Ajak Pemimpin Muda Peduli Iklim

Diskusi Akademia Politica: Wisata Toxic dan Pemuda sebagai Pelaku Perubahan

Program Studi Ilmu Sosiologi Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Yayasan Partisipasi Muda (YPM) menggelar diskusi yang membahas isu-isu terkait kepariwisataan. Acara ini bertajuk Wisata Toxic vs Wisata Berkelanjutan: Alam Rusak, Turis Pergi, Anak Muda Rugi? dan dihadiri oleh sejumlah pakar serta ahli lingkungan.

Advertisement

YPM adalah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan generasi muda Indonesia dalam partisipasi politik dan proses pembuatan kebijakan. Tujuannya adalah memastikan suara anak muda didengar dan diperhitungkan dalam berbagai isu penting.

Forum ini menjadi wadah bagi anak muda untuk membahas penyempitan ruang sipil di Indonesia serta mencari cara untuk kembali memperjuangkan kebebasan berekspresi. Para mahasiswa Universitas Mataram diajak memahami hubungan antara politik, pariwisata, dan keberlanjutan lingkungan.

Neildeva Despendya, Direktur Eksekutif YPM, menyampaikan bahwa politik seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kebaikan masyarakat, bukan sekadar soal kekuasaan. Ia menyoroti berbagai keputusan politik yang justru merugikan lingkungan, seperti pemberian izin tambang, deforestasi, subsidi energi fosil, hingga kebijakan iklim yang belum berpihak pada keberlanjutan.

Ia juga menyebut praktik wisata toxic yang bisa mempercepat kerusakan alam jika tidak disertai kemauan politik yang kuat. Neildeva menekankan peran penting anak muda dalam mendorong perubahan politik yang berpihak pada bumi. Mereka bisa berkontribusi lewat advokasi, dialog kebijakan, atau aksi kecil di media sosial seperti membagikan kampanye lingkungan dan mengkritisi kebijakan publik.

Dia mengingatkan, cara pandang kapitalistik sering membuat masyarakat lupa pada nilai kebersamaan dan kesadaran lingkungan. Karena itu, ia mengajak anak muda NTB untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan iklim dan politik publik melalui kampanye di sosial media dengan tagar PartisipasiUntukBumi.

Dampak Perubahan Iklim pada Terumbu Karang dan Pariwisata

Raja Aditya Sahala dari lembaga riset SORCE membahas dampak perubahan iklim terhadap terumbu karang dan pariwisata. Ia menyebut Indonesia memiliki keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia, tetapi sekitar 36 persen di antaranya sudah rusak, termasuk di pesisir Bangko-Bangko, Lombok Barat.

Kerusakan ini disebabkan oleh naiknya suhu laut, deforestasi mangrove, dan penggunaan energi batu bara yang masih mendominasi. Raja menekankan pentingnya konservasi berbasis komunitas melalui edukasi, restorasi, dan aksi bersih pantai. Menjaga terumbu karang berarti menjaga masa depan laut dan kehidupan masyarakat pesisir.

Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan

Sementara itu, Lalu Kesuma Jayadi dari Badan Pemuda Adat Nusantara NTB menyoroti peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan. Ia menjelaskan, masyarakat adat Sasak memiliki kearifan ekologis yang tinggi, seperti aturan adat dalam menebang pohon dan tradisi Rebo Bontong yang memberi waktu laut untuk bernapas.

Kearifan lokal ini bisa menjadi solusi menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan. Pengakuan terhadap masyarakat adat sangat penting agar mereka bisa berperan lebih aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Sejak 2021, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong lahirnya perda pengakuan masyarakat adat di NTB sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak kelola mereka.

Agenda Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Chandra Aprinova, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tiga agenda besar saat ini, yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Konsep pariwisata ini menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tetap menghormati budaya lokal. Chandra menyebut, sejumlah program telah dijalankan pemerintah, seperti gerakan wisata bersih, pelatihan sumber daya manusia pariwisata, pengawasan industri pariwisata, dan promosi budaya.

Dia memastikan, pariwisata berkelanjutan bukan hanya soal membangun destinasi baru, melainkan tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang autentik, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Lingkungan yang rusak berarti hilangnya daya tarik wisata, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat setempat.


Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar