SMDA Pakistan-Arab Saudi: Ancaman Keamanan Regional Meningkat

Dinamika Kekuatan di Timur Tengah dan Asia Selatan

Beberapa tahun terakhir, ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat. Konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas, hubungan antara Israel dan Iran semakin memburuk, bahkan ketegangan diplomatik turut melibatkan negara seperti Qatar dan Lebanon. Di tengah situasi yang semakin kompleks dan volatil ini, muncul satu perjanjian penting yang menarik perhatian dunia, yaitu Strategic Mutual Defence Agreement (SMDA) antara Pakistan dan Arab Saudi. Kesepakatan ini bukan sekadar kerja sama militer biasa, tetapi juga menjadi indikasi politik dan strategi keamanan baru yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah.

Perjanjian SMDA antara Arab Saudi dan Pakistan diumumkan pada tanggal 17 September 2025, yang menandai struktur baru dalam hubungan keamanan kedua negara sekaligus memperlihatkan perubahan lanskap keamanan global menuju sistem multipolar. Perjanjian ini menyatakan bahwa setiap agresi terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya, sehingga menciptakan bentuk aliansi pertahanan bersama di antara dua kekuatan besar di dunia Islam. Secara historis, hubungan Arab Saudi dengan Pakistan sudah terjalin erat sejak 1947, terutama karena kesamaan identitas keagamaan dan kepentingan strategis.

Meningkatnya Ketegangan Regional

Pengumuman SMDA dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan regional, khususnya setelah serangan udara Israel terhadap Doha pada 9 September 2025. Langkah Riyadh memperdalam kerja sama militer dengan Islamabad dipandang sebagai sinyal ketidakpuasan terhadap jaminan keamanan Amerika Serikat (AS), yang dinilai semakin tidak dapat diandalkan setelah kegagalan pembentukan pakta pertahanan resmi antara Washington dan Riyadh. Dengan demikian, SMDA menjadi instrumen politik luar negeri Saudi untuk memperkuat posisi tawar terhadap AS sekaligus mencari alternatif keamanan melalui mitra Muslim yang memiliki kemampuan militer signifikan.

Bagi Riyadh, perjanjian pertahanan dengan Islamabad bukan sekadar langkah keamanan saja, tetapi juga bagian integral dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian nasional sebagaimana tertuang dalam Saudi Arabias Vision 2030. Program tersebut menempatkan kemandirian di sektor pertahanan sebagai prioritas utama, dengan menekankan pada pengembangan kemampuan militer dan pembangunan industri senjata dalam negeri. Hal ini mencerminkan kesadaran baru di Arab Saudi bahwa kekuatan ekonomi saja tidak cukup untuk menjamin pengaruh yang berkelanjutan di kawasan melainkan kekuatan harus didukung oleh kapasitas militer yang kredibel. Kerja sama yang lebih erat dengan Pakistan di bidang militer dan industri pertahanan dipandang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Kerangka Institusional Bersama

Melalui Pakistan-Saudi Arabia Bilateral Defense Industrial Forum, kedua negara telah membangun kerangka institusional bagi berbagai inisiatif bersama untuk mencapai swasembada produksi pertahanan. Pertemuan ketujuh forum ini diselenggarakan di Riyadh pada Oktober lalu, menandakan konsistensi hubungan strategis keduanya. Dengan demikian, Arab Saudi berupaya untuk menegakkan dominasinya dan menyeimbangkan kekuatan dengan para rival regional melalui penguatan kemampuan pertahanan yang nyata, seiring ambisinya menjadi kekuatan besar di Timur Tengah.

Kontroversi dan Ke Khawatiran

Namun, dibalik perjanjian pertahanan tersebut telah menimbulkan banyak kontroversi dengan potensi untuk meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Salah satu isu utamanya adalah mengenai pencegahan proliferasi. Perjanjian pertahanan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai ruang lingkup perjanjian yang sangat luas dan ambigu. Meskipun rincian lengkapnya belum dipublikasikan, isi perjanjian disebut mencakup "seluruh aspek militer," mulai dari kerjasama antar angkatan bersenjata, pertukaran intelijen, hingga kemungkinan kolaborasi nuklir. Ketentuan yang begitu luas ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat internasional, terutama mengingat status Pakistan sebagai negara bersenjata nuklir di luar Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) dan ambisi Arab Saudi untuk memperoleh kapabilitas serupa. Dengan kata lain, perjanjian ini berpotensi memunculkan security dilemma baru di kawasan Timur Tengah dan dapat berkembang menjadi perlombaan senjata baru, terutama jika aspek "kerja sama nuklir" dalam perjanjian tersebut di kemudian hari mencakup transfer teknologi sensitif yang memungkinkan Riyadh memperoleh kemampuan strategis setara dengan negara-negara bersenjata nuklir.

Dampak di Asia Selatan

Selain berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah, perjanjian pertahanan ini juga dapat memicu peningkatan instabilitas di Asia Selatan, khususnya dalam hubungan IndiaPakistan yang sudah lama tegang. Meskipun India secara resmi menyatakan sikap netral terhadap SMDA, New Delhi tetap menyadari potensi dampaknya terhadap keamanan nasional dan stabilitas regional. Kementerian Luar Negeri India menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Riyadh serta mengingatkan agar para pihak dalam perjanjian tersebut mempertimbangkan kepentingan dan sensitivitas bersama. Pernyataan ini menunjukkan posisi kompleks India, mengingat hubungan strategisnya dengan Arab Saudi telah berkembang pesat sejak penandatanganan Strategic Partnership Council Agreement pada tahun 2019, yang mendorong kerja sama di bidang pertahanan dan energi. Namun, India tetap waspada terhadap dampak perjanjian pertahanan SaudiPakistan ini, terutama setelah Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Mohammad Asif, menyatakan bahwa pasukan Saudi dapat turut berperan dalam sengketa perbatasan IndiaPakistan meski tanpa menyebutkan negara tertentu.

Implikasi Geopolitik yang Luas

Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran di New Delhi karena kehadiran militer Saudi dalam konflik bilateral berpotensi memperumit posisi strategis ketiga negara. Di satu sisi, Arab Saudi memiliki kemitraan strategis dengan India, namun di sisi lain, perjanjian pertahanan antara Saudi Arabia dan Pakistan dapat berbenturan dengan ketegangan hubungan IndiaPakistan. Sehingga, situasi ini dapat menimbulkan dilema geopolitik baru, di mana setiap langkah Saudi atau Pakistan dalam konteks SMDA berpotensi memicu reaksi berantai yang memperburuk dinamika keamanan di Asia Selatan.

Kesimpulan

Merujuk hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa SMDA antara Pakistan dan Arab Saudi mencerminkan perubahan signifikan dalam arsitektur keamanan global yang semakin multipolar. Bagi Riyadh, perjanjian ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pertahanan, mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat, serta menegaskan ambisinya sebagai kekuatan besar di dunia Islam. Namun, di sisi lain, SMDA juga menimbulkan berbagai kekhawatiran geopolitik. Ruang lingkupnya yang luas dan ambigu, terutama terkait potensi kerja sama nuklir, dapat memicu security dilemma dan perlombaan senjata baru di kawasan Timur Tengah. Selain itu, implikasinya juga meluas ke Asia Selatan, di mana hubungan kompleks antara India, Pakistan, dan Arab Saudi dapat memperburuk ketegangan regional yang sudah ada. Dengan demikian, meskipun SMDA berpotensi memperkuat stabilitas dan otonomi pertahanan Saudi Arabia, implementasinya harus dikelola secara hati-hati agar tidak justru menjadi pemicu instabilitas baru di dua kawasan strategis dunia yakni Timur Tengah dan Asia Selatan.