Penindasan Praktik Kotor di Direktorat Jenderal Pajak
Di tengah kesibukan agenda kenegaraan, suasana di kawasan Istana Negara, Jakarta, terasa berbeda. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa keluar dari ruang rapat dengan ekspresi tegas dan nada bicara yang tak biasa. Di hadapan awak media, ia melontarkan pernyataan yang mengguncang jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan kalimat lugas, ia mengungkap praktik curang yang selama ini menggerogoti keuangan negara: permainan kotor sebagian oknum pegawai pajak yang bersekongkol dengan wajib pajak untuk mengakali setoran ke kas negara.
Purbaya menyebut, hingga saat ini sebanyak 26 pegawai pajak telah resmi dipecat oleh DJP karena terbukti melakukan pelanggaran serius. Mereka dinyatakan menerima uang di luar haknya dan melakukan negosiasi tersembunyi dengan wajib pajak untuk meringankan beban setoran pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Dengan nada datar namun sarat makna, Purbaya mengatakan:
Ya itu mereka nego lah sama wajib pajaknya. Ya, akhirnya yang didapat pemerintah sedikit, karena mereka bagi dua kali ya.
Ia menegaskan bahwa kini bukan saatnya main-main lagi di institusi pajak. Langkah pembersihan itu belum selesai. Menurut Purbaya, DJP kini juga tengah memproses 13 pegawai lainnya yang kedapatan melakukan pelanggaran serupa dan akan dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Solusi Jangka Panjang dengan Sistem Coretax
Kendati geram atas ulah oknum, Purbaya menegaskan bahwa solusi jangka panjang telah disiapkan melalui penerapan sistem inti administrasi pajak berbasis teknologi informasi yang disebut Coretax. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan interaksi fisik antara petugas pajak dan wajib pajak sehingga ruang negosiasi gelap yang selama ini menjadi sumber penyimpangan dapat ditutup rapat.
Dengan digitalisasi penuh, hubungan antara fiskus dan wajib pajak akan berlangsung dalam ruang transparan yang dapat diawasi secara otomatis. Purbaya mengungkap bahwa ia telah melakukan inspeksi mendadak pada layanan publik DJP, termasuk menguji langsung melalui layanan Kring Pajak untuk mengecek kesiapan sistem Coretax. Ia bahkan menyatakan:
Coretax ya? Saya belum tahu tuh Coretax, kalau belum boleh dikasih tau ke saya kira-kira berapa lama daftar Coretax segala macem.
Sikap ini menjadi sinyal bahwa reformasi birokrasi di bidang perpajakan akan dilakukan dengan langkah tegas dan transparan. Bagi Purbaya, perang melawan kebocoran pajak adalah perang melawan budaya lama yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh di balik meja kerja.
Upaya Mengembalikan Kepercayaan Publik
Ia menyampaikan bahwa pemecatan puluhan pegawai nakal dan percepatan implementasi Coretax bukanlah sekadar penegakan disiplin, tetapi pertaruhan besar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola keuangan negara. Tindakan tegas yang diambil oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan komitmen kuat untuk membersihkan lingkungan kerja di DJP dan memastikan bahwa keuangan negara tidak lagi menjadi korban praktik tidak sehat.
Dalam proses ini, Purbaya juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses perpajakan. Dengan adanya sistem Coretax yang lebih transparan, wajib pajak dapat lebih mudah memantau pembayaran pajak mereka, sehingga mengurangi potensi penyelewengan.
Selain itu, DJP juga akan terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih proaktif dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia dapat kembali bangkit.
Purbaya menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini hanya merupakan awal dari perubahan besar yang akan terjadi di DJP. Dengan komitmen dan keberanian untuk menghadapi tantangan, diharapkan DJP dapat menjadi contoh institusi yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya.
Komentar
Kirim Komentar