Prabowo Wajibkan Siswa Pelajari Bahasa Portugis: DPR Beri Tanggapan dan Usulkan Uji Coba di NTT

Prabowo Wajibkan Siswa Pelajari Bahasa Portugis: DPR Beri Tanggapan dan Usulkan Uji Coba di NTT

Prabowo Wajibkan Siswa Pelajari Bahasa Portugis: DPR Beri Tanggapan dan Usulkan Uji Coba di NTT

Penetapan Bahasa Portugis sebagai Bahasa Asing di Sekolah Indonesia

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penting terkait pendidikan, yaitu menetapkan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa asing yang akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden saat konferensi pers bersama Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta.

Advertisement

Karena pentingnya hubungan antara Indonesia dan Brasil, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis menjadi prioritas dalam pendidikan kita, ujar Prabowo pada Kamis (23/10/2025). Ia menilai bahwa pengajaran bahasa Portugis akan menjadi bekal yang baik untuk kerja sama kedua negara di masa depan.

Brasil, yang menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa nasional, dianggap sebagai mitra penting bagi Indonesia di berbagai sektor. Dengan demikian, Prabowo berharap penambahan bahasa Portugis dalam kurikulum pendidikan dapat memperkuat hubungan bilateral serta memberikan peluang lebih besar bagi siswa Indonesia dalam berinteraksi dengan masyarakat Brasil.

Untuk merealisasikan kebijakan ini, Prabowo menunjuk Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Keduanya diberi tugas untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia.

Usulan Uji Coba di Nusa Tenggara Timur

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan agar program pembelajaran bahasa Portugis diuji coba terlebih dahulu di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai NTT memiliki kedekatan secara geografis dan historis dengan Timor Leste, yang juga menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa nasional.

Seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste, ujarnya pada Jumat (24/10/2025). Hetifah berpandangan bahwa pendekatan kontekstual akan membuat pembelajaran lebih efektif dan bermakna.

Pendekatan ini, menurutnya, akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi model pengembangan bahasa asing yang adaptif terhadap karakter dan kebutuhan daerah.

Di sisi lain, Hetifah menyambut baik kebijakan Prabowo ini. Namun, ia menekankan perlunya pondasi kebijakan yang kuat sebelum program dijalankan. Namun, perlu dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa, paparnya.

Tantangan dan Peluang

Pengintroduksian bahasa Portugis dalam sistem pendidikan Indonesia tentu membawa tantangan dan peluang. Di satu sisi, ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Brasil dan negara-negara lain yang menggunakan bahasa Portugis. Di sisi lain, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal.

Selain itu, ketersediaan guru yang mampu mengajar bahasa Portugis juga menjadi faktor penting. Kebijakan ini juga memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyiapkan infrastruktur pendidikan yang mendukung.

Dengan usulan uji coba di NTT, diharapkan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara bertahap dan efektif. Hal ini juga akan memberikan gambaran tentang bagaimana siswa dan masyarakat dapat memanfaatkan pengetahuan bahasa Portugis dalam kehidupan sehari-hari dan kerja sama internasional.

Kesimpulan

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai prioritas dalam pendidikan Indonesia adalah langkah yang signifikan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat hubungan diplomatis dan ekonomi dengan negara-negara yang menggunakan bahasa tersebut. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada persiapan yang matang, partisipasi aktif dari pihak terkait, serta evaluasi berkala untuk memastikan dampak positifnya terhadap siswa dan masyarakat.


Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar