Penolakan Terhadap Nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menyampaikan penolakan keras terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Dalam pernyataannya, GEMAS menilai bahwa penyandingan nama Soeharto dengan tokoh seperti Gus Dur dan Marsinah tidak pantas. Menurut mereka, sosok Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun melalui rezim Orde Baru dipenuhi oleh berbagai kejahatan HAM, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis.
Perwakilan GEMAS, Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto dianggap sebagai penghinaan terhadap perjuangan reformasi, demokrasi, dan luka kolektif bangsa Indonesia. "Ini bukan hanya memutarbalikkan sejarah, tapi juga merendahkan nilai-nilai yang telah diperjuangkan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Ahad, 26 Oktober 2025.
Usulan untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto berasal dari Bambang Sadono Center yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Oktober 2024. Bambang Sadono, pendiri Bambang Sadono Center, adalah politikus Partai Golkar yang dibesarkan selama masa kekuasaan Soeharto.
Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial. Pada Kamis, 23 Oktober lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan nama Soeharto dan 39 nama lainnya kepada Ketua Dewan Gelar sekaligus Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Dari 40 nama yang masuk nominasi, termasuk mantan Presiden Gus Dur dan aktivis buruh Marsinah yang dibunuh pada 1993. Peneliti Public Virtue Research Institute (PVRI), Alva Maldini, menjelaskan bahwa Gus Dur dan Marsinah masuk dalam nominasi karena merepresentasikan kelompok buruh dan ikon demokrasi. Namun, ketika dua nama tersebut disandingkan dengan Soeharto dalam situasi militerisme yang menguat dan ruang kebebasan sipil yang menyempit, maka ada risiko jika nama mereka hanya menjadi dalih permintaan maaf.
"Ada risiko dua nama ini menjadi apologi untuk situasi saat ini atau bahkan jadi tukar guling politik," kata Alva.
Direktur Eksekutif PVRI, Muhammad Naziful Haq, menilai bahwa dari 40 nama dalam nominasi, 10 di antaranya termasuk Soeharto memiliki latar belakang militer; 11 lainnya berasal dari elit agama; dan sisanya berasal dari berbagai latar belakang. Ia mengatakan, dengan komposisi ini, militer dan elit agama masing-masing mendapatkan seperempat dari total keseluruhan nominasi. Kalkulasi ini menguatkan adanya dugaan politik pengkultusan individu.
"Namun, di sisi lain mencerminkan kompromi antara aktor penguasa dan kelompok agama yang sedang diakomodasi," ujar Naziful.
Menurut Naziful, dalam situasi yang telah menyebabkan erosi demokrasi seperti saat ini, seharusnya figur yang dipilih memiliki makna demokrasi dan reformasi bersejarah. Soeharto bukanlah calon yang tepat untuk diberikan gelar pahlawan nasional.
"Secara historis, Soeharto adalah bagian dari otoritarianisme masa lalu yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan," kata Naziful.
Dihubungi terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa diterima atau tidaknya nama Soeharto, termasuk 39 nama lain yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional, berada di tangan Fadli Zon. "Biar Dewan Gelar yang memutuskan," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu melalui pesan WhatsApp, Ahad.
Komentar
Kirim Komentar