Penyesuaian Sumber Dana untuk Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Kabupaten NTT telah menetapkan kebijakan terkait pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan mekanisme pembiayaan sesuai dengan bidang tugas dan asal instansi dari tenaga PPPK tersebut. Dengan demikian, setiap sektor akan menggunakan sumber dana yang sesuai dengan perannya masing-masing.
Sekretaris Daerah [Nama Kabupaten], [Nama Sekda], menjelaskan bahwa pembiayaan gaji PPPK Paruh Waktu tidak berasal dari satu anggaran saja. Sebaliknya, penggunaan dana akan disesuaikan dengan penempatan tenaga tersebut. Untuk tenaga teknis, pembayaran gaji akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dilakukan agar pembiayaan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan sektor teknis.
Di sisi lain, untuk tenaga guru yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, sumber pembayaran gaji berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan penggunaan BOS yang salah satunya dapat digunakan untuk membayar honor tenaga pendidik non-ASN yang mengajar di sekolah penerima BOS. Dengan demikian, pihak sekolah dapat memastikan ketersediaan dana untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengajaran.
Adapun untuk tenaga kesehatan (nakes), pemerintah daerah masih menunggu arahan teknis lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengenai sumber pendanaan yang akan digunakan.
Kami sedang melakukan koordinasi terkait tenaga kesehatan. Ada opsi menggunakan dana kapitasi JKN atau sumber lain yang sesuai regulasi. Prinsipnya, jangan sampai pembayaran gaji mengganggu pelayanan kesehatan, jelasnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati juga menegaskan bahwa skema pembiayaan ini dirancang agar tidak membebani satu sumber anggaran secara berlebihan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh PPPK Paruh Waktu menerima haknya tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Status paruh waktu bukan berarti hak mereka diabaikan. Pemerintah akan tetap memastikan gaji dibayarkan secara proporsional dan sesuai peraturan. Dengan demikian, semua tenaga PPPK Paruh Waktu akan merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan tugasnya.
Harapan Pemerintah Kabupaten
Dengan adanya penyesuaian sumber pendanaan ini, Pemerintah Kabupaten berharap program pengangkatan PPPK Paruh Waktu dapat berjalan efektif, efisien, dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Langkah-Langkah yang Dilakukan
- Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap sumber dana yang tersedia untuk setiap sektor.
- Koordinasi intensif dilakukan dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- Penggunaan dana APBD, BOS, dan dana kapitasi JKN disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- Pemantauan terus dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran gaji dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.
Komentar
Kirim Komentar