Konsep School Kitchen untuk Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengelola penyediaan makan siang bagi siswa melalui konsep school kitchen atau kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini menjadi salah satu inisiatif yang ditawarkan BGN untuk meningkatkan akses siswa terhadap makanan bergizi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa lembaganya terbuka terhadap berbagai usulan pelaksanaan program tersebut. Termasuk dalam hal pengelolaan di tingkat sekolah.
Kalau memang sekolahnya mampu, why not? Tidak masalah, ujar Nanik. Menurutnya, wacana school kitchen bukan hal baru. Konsep serupa pernah diuji coba di sejumlah daerah, seperti Bogor dan Lampung. Namun, hasilnya belum sepenuhnya berhasil.
Ternyata gara-gara pemiliknya bertikai, malah makanannya juga keracunan, ungkapnya. Ia menjelaskan, pengelolaan dapur di tingkat sekolah kerap menghadapi kendala teknis dan koordinasi, terutama terkait kebersihan, pengawasan bahan makanan, serta tanggung jawab hukum jika terjadi insiden.
Meski demikian, BGN tidak menutup kemungkinan penerapan sistem campuran, yakni pengelolaan MBG melalui kolaborasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur sekolah.
Kalau ada usulan boleh tidak school kitchen, boleh saja. Kalau sekolahnya mampu, kita mix, jelas Nanik. Model pengelolaan ganda ini memungkinkan daerah menyesuaikan sistem dengan kondisi masing-masing. Di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), pemerintah daerah dapat membangun dapur secara mandiri bila memiliki kapasitas yang memadai.
Di wilayah 3T nanti ada dapur-dapur yang dibangun pemerintah daerah atau desa. Nanti disewa oleh BGN, dan sewanya dibayarkan di muka untuk empat tahun, ujarnya. Nanik menambahkan, skema sewa dapur tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas lokal serta pemerataan pelayanan gizi di berbagai daerah.
Penjajagan Lintas Kementerian
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan bahwa konsep school kitchen masih akan dibahas lintas kementerian dan menunggu penilaian resmi dari BGN.
Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpres-nya keluar. Apa pun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya, ujar Muti. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tentang school kitchen masih dalam proses evaluasi dan penyesuaian antar lembaga terkait.
Tantangan dan Peluang
Penerapan school kitchen membawa tantangan tersendiri, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengawasan. Meskipun begitu, konsep ini juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas makanan yang diterima siswa. Dengan adanya keterlibatan langsung dari sekolah, diharapkan bisa lebih mudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa setempat.
Selain itu, pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah sendiri bisa memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar, seperti mendukung pertanian lokal dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Namun, hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari pihak sekolah serta dukungan dari pemerintah daerah.
Kolaborasi dan Inovasi
BGN tetap terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi dalam menjalankan program MBG. Dengan model pengelolaan yang fleksibel, diharapkan setiap daerah dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya, di daerah yang memiliki sumber daya lebih baik, sekolah bisa mengelola makan siang sendiri. Sementara di daerah yang kurang memiliki fasilitas, BGN dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan keberlanjutan program.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif, program MBG diharapkan dapat mencapai tujuannya yaitu memberikan makanan bergizi yang layak bagi seluruh siswa di Indonesia.
Komentar
Kirim Komentar