Waktu Kekuatan Pikiran Jadi Dasar Pendanaan

Pengantar Buku Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Buku berjudul Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual yang ditulis oleh Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, dan Zahra Cintana, diterbitkan oleh PT Refika Aditama pada Oktober 2025. Buku ini memiliki 182 halaman dengan ISBN 978 623 5031 354. Buku ini disusun secara sistematis dan runtut, menjelaskan konsep kekayaan intelektual serta perannya dalam pembiayaan, khususnya di Indonesia dan beberapa negara Asia.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Bab 1: Fondasi Konseptual Kekayaan Intelektual

Bab pertama membahas fondasi konseptual mengenai kekayaan intelektual dan hubungannya dengan kredit perbankan. Pembaca diajak memahami bahwa kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperlakukan sebagai objek hukum serta aset bernilai. Bab ini menjadi dasar untuk memahami pentingnya kekayaan intelektual dalam konteks pembiayaan modern.

Bab 2: Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Indonesia

Bab kedua fokus pada pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Regulasi ekonomi kreatif menjadi kerangka utama pembentukan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif. Bab ini memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi tersebut dapat mendorong pengembangan ekosistem pembiayaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Bab 3 hingga Bab 8: Studi Komparatif di Negara-Negara Asia

Bab 3 hingga bab 8 menyajikan kajian komparatif praktik pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di sejumlah negara Asia seperti Singapura, Jepang, Korea, Cina, Malaysia, dan Vietnam. Setiap bab tidak hanya menjelaskan kerangka regulasi dan kebijakan, tetapi juga peran lembaga keuangan, skema penjaminan, mekanisme penilaian kekayaan intelektual, serta dukungan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan.

Substansi Buku: Kekayaan Intelektual sebagai Inti Ekonomi Kreatif

Secara substantif, buku ini menempatkan kekayaan intelektual sebagai inti dari pengembangan ekonomi kreatif. Kekayaan intelektual dipahami bukan sekadar perlindungan hukum atas karya, tetapi sebagai intellectual capital yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui lisensi, komersialisasi, dan pemanfaatan lintas sektor. Dalam konteks industri kreatif, hak cipta, merek, paten, dan desain industri menjadi aset tidak berwujud yang memiliki potensi ekonomi jangka panjang apabila dikelola secara tepat.

Peran Kredit dan Pembiayaan dalam Buku

Pembahasan mengenai kredit dan pembiayaan menempati posisi penting dalam buku ini. Penulis menjelaskan bahwa monetisasi kekayaan intelektual membutuhkan dukungan permodalan yang memadai, sementara sistem perbankan konvensional masih menghadapi tantangan dalam menilai dan menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan. Melalui pemaparan regulasi, praktik perbankan, serta perbandingan lintas negara, buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sangat bergantung pada sinergi antara hukum, lembaga keuangan, penilai kekayaan intelektual, dan kebijakan negara.

Latar Belakang Penulis

Kekuatan analisis buku ini diperkuat oleh latar belakang penulisnya, Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., akademisi dan praktisi hukum yang memiliki kepakaran di bidang kekayaan intelektual dan hukum bisnis. Penulis merupakan dosen, notaris, serta aktif dalam berbagai organisasi profesi dan kajian kebijakan hukum. Pengalaman akademik dan praktik yang panjang tercermin dalam gaya penulisan buku ini yang argumentatif, berbasis regulasi, namun tetap kontekstual dengan realitas ekonomi kreatif Indonesia dan kawasan Asia.

Contoh Kasus: Pembiayaan Hak Cipta di Korea Selatan

Pembiayaan hak cipta di Korea Selatan berkembang sebagai bagian integral dari strategi nasional pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendorong ekonomi berbasis pengetahuan. Hak cipta diposisikan bukan sekadar instrumen perlindungan hukum atas karya kreatif, melainkan sebagai aset ekonomi yang dapat dinilai, dijaminkan, dan dikelola secara finansial. Dalam konteks ini, karya di bidang musik, film, drama, animasi, perangkat lunak, hingga konten digital menjadi sumber nilai yang berkelanjutan melalui skema lisensi, royalti, dan distribusi lintas platform.

Kerangka Hukum Korea Selatan

Kerangka hukum Korea Selatan memberikan dasar yang relatif jelas bagi penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan pembiayaan. Melalui Act on Security over Movable Property and Claims, hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta dapat dijadikan bagian dari perjanjian jaminan sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan dan penilaian. Pendekatan ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengamankan kepentingannya secara hukum, sekaligus membuka akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif yang tidak memiliki aset fisik konvensional.

Praktik Pembiayaan Hak Cipta di Korea Selatan

Dalam praktiknya, pembiayaan hak cipta di Korea Selatan didukung oleh ekosistem penilaian dan mitigasi risiko yang relatif matang. Lembaga penilai kekayaan intelektual berperan penting dalam menentukan nilai ekonomi hak cipta berdasarkan proyeksi pendapatan, reputasi pasar, dan potensi komersialisasi global. Skema ini banyak dimanfaatkan oleh industri K pop, film, dan konten digital yang memiliki arus pendapatan berulang dan pasar internasional yang kuat.

Digitalisasi dan Pembiayaan Hak Cipta

Digitalisasi turut memperkuat pembiayaan hak cipta di Korea Selatan. Pertumbuhan platform streaming, e commerce konten, serta analitik data real time memungkinkan pengukuran kinerja ekonomi hak cipta secara lebih akurat. Bagi perbankan dan investor, transparansi data konsumsi dan pendapatan konten menjadi dasar penting dalam menilai kelayakan pembiayaan.

Peran Negara dalam Sistem Pembiayaan Hak Cipta

Peran negara tetap signifikan dalam menjaga keberlanjutan sistem ini. Pemerintah Korea Selatan tidak hanya menyediakan regulasi, tetapi juga mendorong integrasi pembiayaan hak cipta dengan kebijakan inovasi, riset, dan kepatuhan ESG. Dengan demikian, pembiayaan hak cipta tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai sumber utama pertumbuhan.