aiotrade.app
TABANAN – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak perempuan Indonesia di sektor teknologi untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam ekosistem digital nasional. Ajakan ini disampaikan oleh Menkomdigi saat menghadiri acara She-Connects Kemkomdigi 2025 dengan tema "Perempuan, Digital, dan Aksi Nyata" yang berlangsung di Bali pada Jumat (10/10). Acara ini dihadiri oleh ratusan perempuan dari berbagai kalangan seperti akademisi, wirausaha, serta perwakilan komunitas perempuan di Bali.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Meutya menyampaikan bahwa meskipun perempuan memegang hampir separuh dari total pengguna internet di Indonesia, yaitu sebesar 49,1 persen dari 221,56 juta pengguna, kontribusi mereka dalam sektor tenaga kerja teknologi masih sangat rendah. Hanya 27 persen perempuan yang aktif terlibat dalam industri ini, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 40 persen.
Menkomdigi menyoroti berbagai tantangan yang menghambat pemberdayaan perempuan dalam dunia digital. Tantangan tersebut meliputi stereotip gender, kurangnya kepercayaan diri, serta minimnya figur panutan. Ia menekankan pentingnya membangun keberanian dan literasi digital perempuan sejak dini.
"Percaya diri harus diajarkan sejak kecil, lewat keberanian untuk berbicara dan berpendapat. Internet harus digunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya," tegas Meutya.
Untuk mengatasi masalah ini, Kemkomdigi berkomitmen memperluas akses koneksi inklusif yang berbasis gender. Selain itu, pihaknya juga menjalankan program mentoring startup perempuan 2025. Tujuan dari program ini adalah agar lebih banyak perempuan dapat berkembang secara ekonomi di sektor teknologi dan ekonomi kreatif.
Di balik semangat mendorong partisipasi perempuan, Meutya juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman bagi perempuan. Ia mengingatkan tentang tingginya angka kekerasan berbasis gender online dan konten pornografi anak yang telah ditangani dalam empat tahun terakhir. Data menunjukkan ada sebanyak 1.902 kasus kekerasan berbasis gender online dan lebih dari 5,5 juta konten pornografi anak yang telah ditangani.
Sebagai langkah perlindungan progresif, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang bertujuan melindungi anak dari paparan konten negatif dan adiksi digital. Aturan ini membatasi usia akses media sosial bagi anak-anak.
"Indonesia menjadi negara kedua di dunia setelah Australia yang menerapkan aturan ini. Kami ingin memastikan anak-anak terlindungi dari paparan konten negatif dan adiksi digital," ujar Meutya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan Indonesia bisa lebih berkontribusi dalam dunia digital, baik sebagai pelaku maupun pemimpin. Kehadiran perempuan dalam industri teknologi akan membawa perubahan positif dan memperkuat ekosistem digital nasional.
Komentar
Kirim Komentar