Purbaya: PHK Meningkat Akibat Kebijakan Pemimpin Sebelumnya

Sektor ekonomi menghadapi dinamika baru hari ini. Kabar mengenai Purbaya: PHK Meningkat Akibat Kebijakan Pemimpin Sebelumnya menjadi informasi krusial bagi para pelaku pasar. Berikut rinciannya.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Tren Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk periode Januari-November 2025 mencapai 79.302 orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pekerja yang ter-PHK selama tahun 2024, yang sebanyak 77.965 orang. Penurunan ekonomi dan permintaan masyarakat yang menurun menjadi faktor utama dari peningkatan angka PHK ini.

Penyebab Peningkatan PHK

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah PHK terjadi karena lemahnya permintaan masyarakat yang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak 10 bulan pertama pada tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa PHK terjadi ketika permintaan sangat rendah, yang terjadi selama 10 bulan awal tahun ini.

“Ekonomi kita saat ini sedang melambat. Itu adalah gambaran bahwa ekonomi kita waktu itu juga melambat,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya meningkatkan perekonomian di tanah air. Ia mengatakan bahwa kebijakan fiskal antara pemerintah dan Bank Sentral Indonesia sudah sejalan, sehingga memberikan harapan bahwa kondisi ekonomi akan membaik.

“Saya yakin tahun depan akan lebih baik dari sekarang, karena kita lebih sinkron dengan pemerintah,” katanya.

Pengaruh Kebijakan Sebelumnya

Selain itu, Purbaya menyebutkan bahwa tingginya angka PHK di sepanjang tahun ini merupakan dampak dari kebijakan para pemimpin sebelumnya yang tidak optimal. Ia menilai bahwa kebijakan yang kurang efektif sebelumnya telah berdampak pada situasi ekonomi saat ini.

“Jadi, itu merupakan indikasi bagi saya bahwa kemarin-kemarin memang tidak bagus,” lanjutnya.

Ia juga menyatakan bahwa dirinya memiliki komitmen kuat untuk membantu pelaku usaha agar dapat kembali tumbuh dan meningkatkan perekonomian nasional. Menurutnya, perubahan kebijakan di pemerintah dan Bank Sentral akan berkontribusi pada peningkatan permintaan.

“Saya ingin membantu mereka semaksimal mungkin untuk tumbuh lagi. Sesuai dengan permintaan, kenaikan permintaan karena kita ubah kebijakan di sini, maupun di Bank Sentral,” tambahnya.

Distribusi PHK Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan data dari portal Satu Data Kemnaker, dari total jumlah pekerja yang ter-PHK, 21,73 persen di antaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Jumlah tersebut setara dengan 17.234 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam 11 bulan pertama 2025.

Berikut daftar wilayah dengan jumlah PHK terbanyak:

Jawa Barat: 17.234 orang
Jawa Tengah: 14.005 orang
Banten: 9.216 orang
DKI Jakarta: 5.710 orang
Jawa Timur: 4.886 orang

Dengan data ini, terlihat bahwa beberapa provinsi di Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah PHK terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi yang melambat masih terasa secara signifikan di wilayah-wilayah tersebut.

Kesimpulan: Semoga informasi mengenai Purbaya: PHK Meningkat Akibat Kebijakan Pemimpin Sebelumnya ini bermanfaat bagi keputusan bisnis Anda. Tetap optimis dan pantau terus perkembangan pasar.