.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Munculnya "Poverty Porn 2.0" dalam Kampanye Bantuan Kemanusiaan
Lembaga bantuan internasional kini tengah menghadapi kritik tajam terkait penggunaan gambar buatan kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan penderitaan ekstrem, seperti kemiskinan, anak-anak, dan penyintas kekerasan seksual. Gambar-gambar ini digunakan dalam kampanye media sosial, yang memicu kekhawatiran tentang etika, bias rasial, serta cara menggambarkan penderitaan manusia secara tidak tepat di ruang digital.
Tren ini dikenal sebagai “poverty porn 2.0”, yang menunjukkan bagaimana visual AI meniru bahasa visual kemiskinan yang sering digunakan dalam kampanye bantuan kemanusiaan. Gambar-gambar tersebut tampak nyata dan banyak beredar di situs stok foto global, digunakan oleh sejumlah organisasi nirlaba internasional.
Noah Arnold dari lembaga etika visual Fairpicture di Swiss menyebutkan bahwa tren ini semakin meluas. “Gambar-gambar buatan AI digunakan di mana-mana. Sebagian organisasi telah menggunakannya secara aktif, sementara lainnya sedang bereksperimen,” ujarnya.
Arsenii Alenichev dari Institute of Tropical Medicine di Antwerpen menambahkan bahwa gambar-gambar ini meniru pola visual kemiskinan dengan citra yang penuh stereotip dan sering kali mereduksi penderitaan manusia menjadi sekadar simbol.
Menurut para ahli, dua faktor utama yang memicu penggunaan gambar sintetis adalah masalah biaya dan persetujuan. Alenichev menjelaskan, “Banyak organisasi kini mempertimbangkan citra buatan karena murah dan tidak memerlukan izin dari subjek asli.” Pemotongan anggaran bantuan Amerika Serikat turut memperburuk situasi tersebut, mendorong lembaga mencari cara visual yang lebih efisien, meskipun menimbulkan dilema etika.
Gambar-gambar bertema kemiskinan kini bertebaran di situs stok populer seperti Adobe dan Freepik, dengan keterangan seperti “anak di kamp pengungsi” atau “relawan kulit putih memberi konsultasi medis kepada anak-anak kulit hitam di desa Afrika.” Lisensi untuk gambar semacam itu bahkan dijual hingga sekitar £60 atau setara Rp1,3 juta (kurs Rp22.170 per £1). “Gambar-gambar itu sangat rasialis. Seharusnya tidak pernah diizinkan terbit karena memperkuat stereotip paling buruk tentang Afrika atau India,” tegas Alenichev.
CEO Freepik Joaquín Abela menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa tanggung jawab etika ada di tangan pengguna, bukan penyedia platform. “Kami berupaya menyeimbangkan keragaman, tetapi jika pasar global menginginkan citra tertentu, tidak ada yang benar-benar bisa menghentikannya,” katanya.
Polemik ini menimbulkan perdebatan panjang di kalangan lembaga kemanusiaan. Beberapa organisasi berargumen bahwa penggunaan gambar AI dapat melindungi identitas dan privasi subjek rentan. Namun, bagi banyak pengamat, hal itu justru mengaburkan realitas dan berpotensi memperkuat bias sosial.
Kate Kardol, konsultan komunikasi lembaga swadaya masyarakat, menyatakan, “Menyedihkan bahwa perjuangan untuk representasi etis kini juga harus diperluas hingga ke dunia yang tidak nyata.”
Beberapa lembaga internasional telah mengambil langkah korektif. Plan International, misalnya, kini melarang penggunaan AI untuk menggambarkan anak-anak secara individual setelah kampanye video mereka pada 2023 memicu kritik luas. “Kami telah mengadopsi pedoman baru untuk memastikan privasi dan martabat anak-anak tetap terlindungi,” tulis pernyataan resmi lembaga tersebut.
Fenomena “poverty porn 2.0” ini menandai babak baru hubungan antara teknologi dan kemanusiaan. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan bahaya manipulasi visual yang mengikis empati dan memperkuat ketimpangan persepsi global tentang kemiskinan.
Dalam konteks itulah, ketika batas antara kenyataan dan konstruksi digital semakin kabur, tanggung jawab etis lembaga bantuan dunia menjadi pertaruhan utama. Keaslian, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia kini menjadi tantangan mendasar dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.
Komentar
Kirim Komentar