Komunitas Keamanan Nordik: Pelajaran untuk ASEAN

Kabar pemerintahan kembali mencuat. Mengenai Komunitas Keamanan Nordik: Pelajaran untuk ASEAN, publik menanti dampak dan realisasinya. Simak laporannya.

Komunitas Keamanan Nordik: Contoh dari Kerja Sama Regional yang Kuat

Kawasan Nordik, yang terdiri dari negara-negara seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia, menjadi contoh menarik dari apa yang disebut sebagai komunitas keamanan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Karl W. Deutsch pada tahun 1957, yang menjelaskan bagaimana negara-negara dapat bergerak melampaui persaingan tradisional menuju interaksi berbasis kepercayaan. Selanjutnya, Emanuel Adler dan Michael Barnett pada tahun 1998 memperluas konsep ini dengan pendekatan regionalisme, yang menekankan identitas, norma, dan institusi regional sebagai faktor penting dalam membangun hubungan antarnegara.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Identitas Bersama yang Mendasari Komunitas Keamanan Nordik

Di kawasan Nordik, identitas bersama didasarkan pada warisan politik, sosial, dan ekonomi yang serupa. Semua negara Nordik memiliki demokrasi parlementer yang stabil, sistem kesejahteraan sosial, budaya egalitarian, serta tingkat kepercayaan sosial yang tinggi. Hal ini menciptakan fondasi kuat bagi kerja sama dan solidaritas antar negara anggota. Pilar utama dari Nordic Security Community adalah pembentukan rasa kebersamaan yang mengikat negara-negara tersebut dalam sebuah norma kolektif anti-perang. Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan sosial, dan keterbukaan memperkuat hubungan antarnegara, serta menyediakan ruang untuk solidaritas dan pengelolaan risiko keamanan bersama.

Kepercayaan sosial yang tinggi di masyarakat Nordik juga memberikan dimensi keamanan yang lebih dalam daripada hanya sekadar kapabilitas militer. Tingkat kepercayaan ini penting karena masyarakat percaya satu sama lain dan institusi publik, sehingga meminimalkan konflik internal, meningkatkan koherensi sosial, dan memperkuat stabilitas domestik secara struktural.

Selain itu, ancaman terhadap keamanan bisa dikelola lebih efektif secara non-militer, misalnya melalui kesiapsiagaan masyarakat, respons kolektif terhadap krisis, keamanan siber, dan kerja sama warga negara.

Peran Institusi dalam Memperkuat Kerja Sama Regional

Institusi seperti Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) memainkan peran penting dalam memperkuat koordinasi politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan tanpa mengganggu prinsip dasar non-konfrontasi antar-anggotanya. Nordic Council, yang dibentuk pada tahun 1952, merupakan wadah kerja sama politik dan sosial bagi negara-negara Nordik. Dewan ini memungkinkan adanya interaksi legislatif dan dialog politik, yang menjadi fondasi pengembangan nilai dan norma bersama untuk memperkuat komunitas keamanan.

Institusionalisasi ini membantu menginternalisasi nilai dan norma yang sudah dibangun di level masyarakat dan politik, sehingga komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas dapat diartikulasikan ke dalam kebijakan nyata.

Tantangan dan Adaptasi dalam Menghadapi Krisis

Meskipun komunitas keamanan Nordik dipahami sebagai entitas pluralistik yang stabil, pada realitanya dapat mengalami gangguan selama pandemi Covid-19 dan memicu proses securitization, yaitu framing isu sebagai ancaman keamanan yang perlu tindakan luar biasa. Pandemi dapat menyebabkan munculnya nasionalisme dan tindakan proteksionis yang menggeser semangat regionalisme. Ini menunjukkan bahwa komunitas keamanan tidak monolitik atau homogen, tetapi rentan terhadap stress sosial dan politik dari ancaman yang tidak terduga.

Pada 2022, invasi Rusia ke Ukraina memberikan bukti bahwa respons adaptif sangat penting. Hal ini tecermin dari bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO dan pernyataan bersama negara-negara Nordik mengenai pertahanan yang menegaskan kembali identitas komunitas keamanan. Ini memperlihatkan kemampuan komunitas untuk merevitalisasi kepercayaan dan kerja sama di tengah krisis geopolitik besar.

Perbandingan dengan ASEAN: Perbedaan Prinsip dan Struktur

Peristiwa Covid-19 menunjukkan bagaimana ancaman non-militer dapat menggoyahkan toleransi kolektif dan memperlihatkan potensi konflik nilai antara nasionalisme dan regionalisme. Akan tetapi, respons kolektif terhadap invasi Rusia menguatkan argumen bahwa komunitas keamanan ini tetap mampu merespons ancaman yang eksis.

Dalam konteks ASEAN, terdapat perbedaan yang jauh. Prinsip dasar ASEAN berbeda dengan Nordic Security Community, yang bertumpu pada nilai kolektif yang kuat, termasuk trust, transparency, dan shared values yang sudah lama tertanam dalam struktur sosial dan politik negara-negara Nordik. Sebaliknya, ASEAN mengembangkan regionalismenya berdasarkan prinsip non-interference dan konsensus yang longgar. Kerangka ini memang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, tetapi juga menghambat integrasi keamanan yang lebih dalam.

Kekurangan ASEAN dalam Integrasi Keamanan

ASEAN masih kesulitan mengelola konflik internal dan krisis kemanusiaan, seperti kasus Rohingya hingga konflik Thailand-Kamboja. Meskipun ASEAN sempat dianggap berhasil dalam menghasilkan gencatan senjata, hasil tersebut membutuhkan campur tangan pihak eksternal seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Model Nordik menawarkan pelajaran bahwa komunitas keamanan memerlukan integrasi nilai atau identitas bersama, struktur institusional yang kuat, dan kemampuan adaptif dalam menghadapi ancaman. Sementara ASEAN menunjukkan bahwa tanpa hal tersebut, regionalisme mudah terhambat oleh kepentingan nasional.

Perbedaan Institusi dan Mekanisme Operasional

Nordic Security Community didukung oleh institusi kuat seperti NORDEFCO yang tidak hanya menetapkan norma bersama, tetapi juga memberikan mekanisme konkret untuk pelatihan militer bersama, interoperabilitas, dan pengembangan kapabilitas kolektif. Berbeda dengan ASEAN yang mengandalkan forum-forum diskusi yang sifatnya lebih deklaratif dan informal, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Meskipun ada rencana strategis seperti ASEAN Political Security Community Blueprint, implementasinya masih terbatas dengan pengambilan keputusan berbasis konsensus, yang sering menghalangi langkah-langkah cepat dan tegas dalam menanggulangi ancaman.