aiotrade, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan strategi untuk menurunkan target produksi komoditas mineral, termasuk nikel dan batu bara, guna menjaga keseimbangan pasar. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap situasi yang sedang terjadi di pasar global.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya akan mengatur arah produksi komoditas minerba pada tahun depan agar pasokan dan permintaan tetap stabil. Ia menjelaskan bahwa penurunan produksi tidak hanya berlaku untuk nikel, tetapi juga untuk batu bara.
“Kita semua akan memangkas produksi, bukan hanya nikel. Batu bara pun kita pangkas. Mengapa? Karena kita akan mengatur supply dan demand,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Bahlil memberikan contoh kapasitas produksi batu bara Indonesia saat ini mencapai 500 hingga 600 juta ton per tahun. Namun, volume pasokan global mencapai 1,3 miliar ton. Menurutnya, kelebihan pasokan batu bara dalam negeri menyebabkan harga komoditas tersebut tertekan di pasar.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada arus kas perusahaan batu bara, tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan negara. Untuk itu, pemerintah berupaya mengatur produksi agar pengusaha dapat mendapatkan harga yang baik, sekaligus menjaga pendapatan negara.
Meskipun demikian, Bahlil belum memberikan angka pasti untuk target produksi nikel, mineral lainnya, serta batu bara tahun depan. Alasannya, pihaknya masih dalam proses perhitungan.
Dalam catatan Bisnis, harga nikel juga mengalami penurunan akibat lesunya pasar. Hal ini menyebabkan penyerapan bijih nikel domestik belum optimal. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melaporkan bahwa pemangkasan produksi oleh sejumlah smelter telah menyebabkan stok nikel menumpuk.
Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengungkapkan bahwa permasalahan ini dapat dilihat dari kuota produksi bijih nikel yang disetujui pemerintah pada 2025 mencapai 364 juta ton. Namun, penyerapan oleh industri, khususnya smelter, masih berada di kisaran 120 juta ton.
“Namun, penyerapan oleh industri, khususnya smelter, lebih rendah dari kuota tersebut hingga pertengahan tahun ini,” kata Djoko kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Tantangan Pasar dan Upaya Pemerintah
Beberapa faktor memengaruhi kondisi pasar komoditas mineral di Indonesia. Salah satunya adalah fluktuasi harga global yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Selain itu, ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan juga menjadi isu utama yang perlu diperhatikan.
Pemerintah berupaya untuk mengatur produksi secara lebih ketat agar tidak terjadi oversupply. Dengan begitu, harga komoditas bisa stabil dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun negara.
Peran Smelter dan Industri
Smelter memiliki peran penting dalam memproses bijih nikel menjadi produk akhir. Namun, jumlah smelter yang ada saat ini belum mampu menyerap seluruh produksi nikel yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan penumpukan stok dan menurunkan harga pasar.
Menurut data APNI, kuota produksi bijih nikel yang ditetapkan pemerintah pada 2025 mencapai 364 juta ton. Sayangnya, penyerapan oleh smelter masih jauh di bawah angka tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara produksi dan konsumsi.
Solusi yang Ditawarkan
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama dalam menentukan target produksi yang realistis. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan industri hilir, seperti smelter dan pabrik logam, agar penyerapan bijih nikel meningkat.
Selain itu, perlu adanya peningkatan efisiensi dalam produksi dan distribusi agar tidak terjadi pemborosan. Dengan demikian, pasar akan lebih sehat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.
Tantangan di Masa Depan
Tantangan yang dihadapi sektor pertambangan tidak hanya terbatas pada harga dan penyerapan, tetapi juga pada regulasi dan lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berdampak positif pada perekonomian, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah yang tepat, sektor pertambangan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komentar
Kirim Komentar