Tren Bencana di Indonesia Tahun 2025 dan Dampaknya pada Ekonomi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam laporan tahunannya menyatakan bahwa selama Tahun 2025 terjadi sebanyak 3.176 kejadian bencana alam. Di antaranya adalah longsor dan banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di bulan Desember 2025. Dengan begitu banyak bencana yang melanda Indonesia di tahun 2025, memunculkan pertanyaan bagaimana prospek ekonomi Indonesia di tahun 2026?
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Pertanyaan ini muncul karena bencana berdampak langsung pada kinerja ekonomi. Banyak peristiwa bencana telah merusak infrastruktur, menghentikan produksi, menghilangkan mata pencaharian, serta menurunkan daya beli masyarakat. Dari sisi keuangan negara, bencana telah meningkatkan biaya pemulihan, yang semuanya menyebabkan kerugian finansial besar bagi individu, bisnis, dan pemerintah, serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dampak ini terjadi karena hilangnya modal fisik dan sumber daya manusia, terganggunya rantai pasok, serta alih-alih digunakan untuk pembangunan, dana APBN/APBD harus dialokasikan untuk bantuan dan rekonstruksi.
Laporan BNPB tentang Bencana Tahun 2025
Dalam laporannya pada 29 Desember 2025, Kepala BNPB Pusat, Suharyanto mengatakan bahwa sepanjang Tahun 2025 telah terjadi 3.176 bencana alam di Indonesia. Menurutnya, bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor mendominasi dengan persentase 99,02 persen, sedangkan 0,98 persen lainnya adalah bencana geologi, seperti letusan gunung berapi.
Suharyanto menjelaskan, tren bencana di Indonesia periode 2021-2025 bersifat fluktuatif. Meski jumlah kejadian pada tahun 2022 dan tahun 2024 sempat menembus angka 3.000, BNPB berupaya menekan dampak bencana, terutama korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
Prospek Ekonomi Tahun 2026
Di tengah dinamika internal dan eksternal yang terjadi selama 2025, Pemerintah Indonesia tetap optimistis bahwa ekonomi di Tahun 2026 akan memiliki prospek yang baik karena stabilitas yang terjaga. Penegasan itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Asosiasi Emiten Indonesia ke-37, 12 Desember 2025 di Jakarta.
Menurut Airlangga, gejolak ekonomi global yang muncul sepanjang tahun 2025, termasuk dampak resiprokal tarif, memberikan tantangan besar bagi perekonomian nasional. Meski demikian, stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui rangkaian kebijakan yang responsif dan kolaboratif.
Pemerintah terus memastikan bahwa aktivitas usaha, konsumsi masyarakat, dan iklim investasi tetap menguat sehingga tekanan global tidak menghambat ruang gerak perekonomian domestik.
Airlangga memaparkan bahwa di tengah dinamika eksternal tersebut, sejumlah indikator fundamental perekonomian nasional menunjukkan tren yang tetap positif. Keyakinan konsumen meningkat dari 121,4 pada Oktober menjadi 124 pada November, sementara Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9% (yoy) pada November. Aktivitas manufaktur juga mencatatkan ekspansi kuat dengan PMI mencapai 53,3, atau tertinggi sejak Februari. Inflasi juga tetap terkendali di angka 2,72% (yoy), serta pertumbuhan kredit mencapai 7,36% (yoy).
“Nah belanja masyarakat tadi sudah tinggi dan IHSG juga hijau, perusahaan IPO kita tahun ini 24 dan dananya yang dikumpulkan Rp15,2 triliun dan per Desember ada 13 perusahaan yang siap di pipeline dan 7 diantaranya adalah perusahaan besar yang tentu menunjukkan optimisme kepada market dan sepertinya ada spillover ke Januari, harapannya kalau Januari positif, Januari efek akan membawa kita untuk ekonomi yang lebih baik di tahun 2026,” ungkap Airlangga.
Target Pertumbuhan Ekonomi 2026
Airlangga menambahkan, untuk tahun 2026, kondisi upside risk diperkirakan akan lebih dominan daripada downside risk. Untuk itu, Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dapat mencapai target 5,4%.
Sejalan dengan hal tersebut, berbagai capaian penting dalam agenda perdagangan internasional kian mendukung prospek ekonomi ke depan. Penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah menandai langkah besar dalam menuntaskan hampir seluruh agenda perdagangan pada 2025.
Indonesia juga telah menuntaskan perundingan IEU-CEPA yang ditargetkan efektif pada 2027. Selain itu, proses aksesi OECD juga menunjukkan kemajuan yang kuat dan visible, dengan harapan dari berbagai negara agar Indonesia dapat bergabung sebagai anggota OECD pada 2027.
Stimulan Ekonomi Akhir Tahun
Lebih lanjut Airlangga mengatakan bahwa selain penguatan hubungan internasional, Pemerintah turut mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui serangkaian program stimulan akhir tahun. Menjelang periode libur akhir tahun dan Lebaran, akan diberlakukan berbagai insentif seperti diskon transportasi pada periode 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026, program belanja nasional EPIC Sale dengan target transaksi Rp56 triliun, program Harbolnas dengan target Rp34 triliun, serta program BINA dengan target Rp30 triliun. Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat belanja masyarakat, dan menjaga momentum konsumsi masyarakat.
Kebijakan Pemulihan Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
Terkait dengan pemulihan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Airlangga mengemukakan bahwa Pemerintah terus melakukan upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara cepat dan terkoordinasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bersamaan dengan langkah tanggap darurat, Pemerintah juga tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus bagi para debitur KUR dan kelompok pekerja yang terdampak, melalui kebijakan restrukturisasi, percepatan pemulihan daerah bencana melalui penyaluran baru KUR tahun 2026, hingga opsi pelunasan kewajiban/baki debet bagi debitur KUR tertentu, kebijakan penghapusbukuan/penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang mengalami bencana, serta kemudahan pelayanan klaim JHT/JKM/JKK/JP.
Dari total 996 ribu debitur KUR di tiga provinsi tersebut, sekitar 141 ribu debitur dengan baki debet sekitar Rp7,79 triliun (18,2%) diproyeksikan terdampak. Angka dan teknis kebijakan masih terus difinalisasi dan saat ini verifikasi menyeluruh sedang dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran. Dalam beberapa hari kedepan, Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana tersebut.
Komentar
Kirim Komentar