Siswa Bencana Banjir Sumatera Mulai Sekolah 5 Januari dengan Kurikulum Khusus

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tetapkan Termin Masuk Sekolah untuk Wilayah Terdampak Bencana

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menetapkan termin masuk sekolah bagi siswa di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Termin tersebut akan dimulai pada 5 Januari 2026. Keputusan ini diambil sebagai bentuk upaya untuk memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi meski proses pemulihan pascabencana masih berlangsung.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema pembelajaran dan kurikulum khusus yang disesuaikan dengan kondisi pascabencana. Ia menjelaskan bahwa para siswa tidak diwajibkan untuk mengenakan seragam atau sepatu selama masa pembelajaran. "Kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar mulai 5 Januari yang akan datang," ujar Abdul Mu'ti saat melangsungkan konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Selasa (30/12).

Jumlah Sekolah Terdampak dan Kondisi Saat Ini

Secara keseluruhan, total sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 4.149 unit. Dari jumlah itu, Aceh menjadi wilayah dengan jumlah sekolah terbanyak yang terdampak, yaitu 2.756 sekolah. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat 443 sekolah terdampak, dan Sumatera Utara memiliki 950 sekolah yang terkena dampak bencana.

Menurut Abdul Mu'ti, sebagian besar sekolah sudah kembali beroperasi. Di Aceh, sebanyak 2.226 sekolah dapat digunakan kembali. Sedangkan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing terdapat 380 dan 902 sekolah yang kini telah beroperasi. Secara keseluruhan, 85 persen sekolah di wilayah terdampak sudah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Namun, masih ada 54 sekolah yang belum dapat digunakan karena mengalami kerusakan berat hingga rusak total. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyiapkan 54 tenda sekolah sebagai solusi sementara. Tenda-tenda tersebut tersebar di Aceh sebanyak 14 unit, Sumatera Barat 21 unit, dan Sumatera Utara 19 unit.

Selain itu, proses pembersihan sekolah terdampak bencana juga masih berlangsung di 587 sekolah. Di antaranya, 516 sekolah di Aceh, 42 sekolah di Sumatera Barat, dan 29 sekolah di Sumatera Utara. "Karena memang tingkat kerusakan dan juga dampak dari banjir itu sangat berat sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama," kata Abdul Mu'ti.

Implementasi Kurikulum Khusus

Kemendikdasmen menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap sesuai fase pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor. Pada fase tanggap darurat, yakni selama nol hingga tiga bulan, kementerian menyederhanakan kurikulum menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, mitigasi bencana, serta dukungan psikososial.

Pada fase ini, pemerintah juga menyiapkan bahan belajar darurat dan menerapkan metode pembelajaran adaptif. Guru mengintegrasikan dukungan psikososial dalam proses belajar dan menerapkan asesmen sederhana. "Penilaian fokus pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid," kata Abdul Mu'ti.

Memasuki fase pemulihan dini selama tiga hingga 12 bulan, kementerian menerapkan kurikulum adaptif berbasis krisis dengan mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran yang relevan. Pemerintah menjalankan program pemulihan pembelajaran serta menerapkan pembelajaran fleksibel dan berdiferensiasi sesuai kondisi siswa.

Dalam fase ini, sekolah menyesuaikan jadwal belajar, menerapkan pembelajaran campuran atau daring terbatas jika memungkinkan, serta mengelompokkan siswa berdasarkan capaian belajar. Sistem asesmen transisi juga diterapkan dengan penilaian sederhana, disertai remedial berkelanjutan. "Tahap ini penilaian berdasarkan perkembangan sosio-emosional murid," ujar Abdul Mu'ti.

Fase Pemulihan Lanjutan

Pada fase pemulihan lanjutan selama satu hingga tiga tahun, kementerian mengintegrasikan pendidikan kebencanaan secara permanen dalam kurikulum. Pemerintah memperkuat kualitas pembelajaran, mengembangkan pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta menjalankan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat secara berkelanjutan.