Setelah Yaqut, KPK Siap Periksa Fuad Hasan

Isu politik kembali mencuat. Mengenai Setelah Yaqut, KPK Siap Periksa Fuad Hasan, publik menanti dampak dan realisasinya. Simak laporannya.

Pemeriksaan Eks Menteri Agama oleh KPK dalam Kasus Korupsi Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK untuk mengungkap seluruh fakta yang terkait dengan dugaan tindakan tidak terpuji tersebut.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Setelah pemeriksaan Yaqut, KPK juga akan memanggil pemilik biro penyelenggara ibadah haji, Fuad Hasan Masyhur, serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Hal ini dilakukan karena pihak-pihak tersebut diduga memiliki informasi penting yang bisa membantu penyidik dalam menyusun konstruksi perkara.

Analisis Keterangan Yaqut Sebelum Memanggil Pihak Lain

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik masih perlu menganalisis keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan Yaqut sebelum memanggil pihak-pihak lain. Analisis ini akan dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

“Dari pemeriksaan malam ini akan dilakukan analisis, baik oleh KPK maupun oleh BPK, khususnya dalam kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Pihak Terkait Dicegah Ke Luar Negeri

Dalam kasus ini, KPK telah melakukan pencegahan terhadap beberapa pihak yang terlibat, termasuk Yaqut, Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyhur. Budi menjelaskan bahwa pihak-pihak ini diduga memiliki pengetahuan mendalam tentang konstruksi perkara ini.

Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan untuk memastikan bahwa para tersangka atau saksi tidak kabur dan dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, KPK dapat melengkapi informasi yang sudah diperoleh dari pemeriksaan sebelumnya.

Kerugian Negara Diperkirakan Mencapai Rp1 Triliun

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Meski begitu, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memastikan semua pihak yang terlibat telah diperiksa secara lengkap.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi KPK, terlebih karena melibatkan pejabat tinggi dan biro haji yang berperan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.