Serangkaian Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Sejak Maret 2025

aiotrade

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Awal Mula Polemik dan Penjelasan UGM

Kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali mencuat pada Maret 2025. Perkara ini bermula dari sebuah analisis yang dipublikasikan oleh Rismon Hasiholan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram, melalui kanal YouTube Balige Academy. Dalam analisis tersebut, Rismon menyoroti aspek teknis dokumen akademik Jokowi, termasuk jenis font dan tampilan ijazah, yang kemudian viral di media sosial.

Menanggapi isu yang berkembang, Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis klarifikasi pada 21 Maret 2025. Dalam pernyataannya, UGM menjelaskan bahwa penggunaan font tertentu dalam ijazah Jokowi tidak bisa dianggap sebagai indikasi pemalsuan karena jenis font tersebut sudah tersedia sejak era 1980-an hingga 1990-an.

Peningkatan Perhatian dan Dimulainya Proses Hukum

Pada pertengahan April 2025, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi memicu sorotan publik di Yogyakarta dan Solo. Sejumlah aksi dan permintaan keterbukaan bukti akademik muncul di sekitar lingkungan UGM. Situasi ini menunjukkan bahwa polemik tidak lagi terbatas pada ruang digital, tetapi telah memengaruhi opini publik secara langsung.

Proses hukum dimulai pada 26 April 2025 ketika laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi diregistrasikan di Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LP/B/1387/IV/2025. Dalam laporan tersebut, Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya tercatat sebagai terlapor. Empat hari kemudian, pada 30 April 2025, Presiden Jokowi secara resmi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut diajukan dalam konteks dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang beredar di media sosial. Jokowi menyerahkan bukti ijazah asli mulai dari tingkat sekolah dasar hingga ijazah sarjana dari UGM untuk mendukung proses hukum.

Gugatan Perdata dan Pemeriksaan Pihak Terkait

Selain laporan pidana, pada 5 Mei 2025 tercatat adanya gugatan perdata terkait ijazah dan skripsi Jokowi yang diajukan oleh Ir Komardin di Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Namun, gugatan tersebut dinyatakan gugur pada Agustus 2025 karena PN Sleman menyatakan tidak berwenang mengadili.

Sementara itu, pada 15 Mei 2025, Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan ijazah palsu. Kemudian, pada 20 Mei 2025, Presiden Jokowi juga dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai bagian dari rangkaian penyidikan perkara tersebut.

Naik ke Tahap Penyidikan

Memasuki Juli 2025, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi dilaporkan telah naik ke tahap penyidikan resmi. Penyidik melakukan pemanggilan lanjutan terhadap pihak-pihak terlapor guna pendalaman materi perkara.

Penetapan Delapan Tersangka dan Pemeriksaan

Pada 7 November 2025, Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi. Delapan tersangka tersebut dibagi ke dalam dua klaster berdasarkan peran dan keterlibatan. Klaster 1 terdiri dari Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Klaster 2 terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Para tersangka diduga terlibat dalam pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi data digital, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemeriksaan terhadap para tersangka dilakukan pada 12–13 November 2025, namun hingga pertengahan November, belum seluruh tersangka memenuhi panggilan pemeriksaan.

Gelar Perkara Khusus

Pada 15 Desember 2025, Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus atas permintaan para tersangka. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik memperlihatkan ijazah asli Jokowi versi analog kepada para pihak terkait, disaksikan oleh kuasa hukum Jokowi. Meski demikian, dalam rangkaian gelar perkara tersebut, salah satu tersangka tetap menyampaikan klaim bahwa ijazah Jokowi palsu.

Hingga Selasa (16/12/2025), kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih berada pada tahap penyidikan lanjutan di Polda Metro Jaya. Penyidik masih melakukan pemeriksaan bukti, saksi, dan klarifikasi tambahan terhadap para tersangka. Gelar perkara khusus pada pertengahan Desember 2025 menjadi salah satu langkah kepolisian untuk merespons keberatan tersangka sebelum menentukan kelanjutan proses hukum berikutnya.