Pembatalan sanksi terhadap pemimpin Suriah, Ahmad al-Sharaa, oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara negara-negara Barat dengan pihak yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman. Keputusan ini diambil pada Jumat (7/11), setelah Dewan Keamanan PBB mengangkat sanksi terhadap al-Sharaa, menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dengan tokoh-tokoh penting di Suriah pekan depan.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Selain al-Sharaa, AS dan Inggris juga memutuskan untuk menghapus sanksi terhadap Menteri Dalam Negeri Suriah, Anas Khattab. Keduanya sebelumnya dikenai sanksi karena keterkaitan mereka dengan kelompok teroris seperti ISIS dan Al Qaeda, yang masih masuk dalam daftar teroris global AS. Langkah ini menunjukkan bahwa kedua negara tersebut mulai melihat peran al-Sharaa dan Khattab dalam konteks baru, terutama setelah perubahan situasi politik di Suriah.
Inggris sendiri telah mengangkat sanksi terhadap Suriah sejak April 2025. Namun, sanksi terkait perdagangan senjata tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang lebih lunak terhadap individu tertentu, AS dan Inggris tetap waspada terhadap potensi risiko dari penggunaan senjata di wilayah konflik.
Langkah ini kemungkinan akan diikuti oleh Uni Eropa dalam waktu dekat. Seorang juru bicara Komisi Uni Eropa menyampaikan komitmennya terhadap transisi kepemimpinan Suriah yang damai, yang dipimpin oleh warga Suriah sendiri. "Kita akan berkomitmen untuk mendukung transisi kepemimpinan Suriah secara damai, yang dipimpin dan dimiliki oleh orang Suriah, untuk menjamin masa depan yang lebih baik untuk semua masyarakat Suriah," ujarnya.
Latar Belakang al-Sharaa dan HTS
Ahmad al-Sharaa dan Anas Khattab merupakan bagian dari Front al-Nusrah atau Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebuah milisi yang dibentuk untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Rezim al-Assad ini didukung oleh Rusia, yang melakukan intervensi militer selama perang sipil Suriah yang berlangsung dari 2011 hingga 2024.
Pada tahun 2014, HTS dimasukkan ke dalam daftar teroris oleh AS. Namun, setelah HTS berhasil memenangkan perang sipil dan menggulingkan al-Assad pada akhir 2024, AS mengubah kebijakannya. Pada 8 Juli 2025, HTS dihapus dari daftar teroris yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS.
Keputusan ini menunjukkan bahwa AS mulai melihat kembali peran HTS dalam konteks stabilitas regional. Meskipun masih ada ketidakpastian, langkah ini membuka peluang bagi dialog dan kerja sama antara Suriah dan negara-negara Barat, terutama dalam upaya membangun kembali negara yang terpuruk akibat konflik berkepanjangan.
Implikasi Politik dan Ekonomi
Penghapusan sanksi terhadap al-Sharaa dan Khattab bisa menjadi langkah awal menuju normalisasi hubungan antara Suriah dan dunia internasional. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal ekonomi dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat perang.
Dari sudut pandang politik, keputusan ini menunjukkan bahwa AS dan Inggris mulai mengakui peran al-Sharaa sebagai pemimpin yang sah di Suriah. Namun, kebijakan ini juga harus seimbang dengan kekhawatiran terhadap keberlanjutan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Komentar
Kirim Komentar