Pemerintah pusat sedang mempertimbangkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh sebesar Rp 1,6 triliun pada tahun 2026. Penambahan ini diusulkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bentuk dukungan bagi daerah yang terdampak bencana banjir di Sumatera.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Purbaya mengungkapkan bahwa alokasi TKD, khususnya dana alokasi khusus (DAK), untuk Aceh pada tahun depan mengalami penurunan dibandingkan tahun ini. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya agar besaran dana tersebut kembali ke tingkat yang sama seperti tahun lalu. “Tahun 2026 anggarannya sedikit turun, tapi Pak Bupati minta jangan dipotong. Kami akan usulkan kepada Presiden dan DPR agar Aceh mendapat tambahan dana,” ujarnya dalam rapat koordinasi satuan tugas pemulihan pascabencana yang disiarkan langsung dari Aceh.
Jika usulan tersebut disetujui, jumlah dana yang akan dialokasikan untuk Aceh mencapai Rp 1,63 triliun. Dengan demikian, kondisi DAK Aceh pada 2026 akan kembali seperti tahun 2025. Purbaya menekankan bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana, sehingga perlu dukungan lebih besar.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan mempermudah proses penyaluran TKD untuk wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa TKD akan ditransfer tanpa adanya syarat salur khusus. Pada konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, ia menyebutkan bahwa total dana TKD yang bebas dari syarat salur pada 2026 mencapai Rp 43,8 triliun.
Pemerintah pusat juga memberikan keringanan bagi daerah-daerah yang masih memiliki pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan selama masa pandemi. Suahasil menjelaskan bahwa banyak pemerintah daerah menggunakan pinjaman tersebut untuk membangun infrastruktur.
Dalam konteks pemulihan bencana, estimasi dana yang dibutuhkan untuk penanganan banjir Sumatera pada tahun 2026 mencapai Rp 51 triliun. Tahun ini, dana darurat yang sudah disalurkan mencapai Rp 268 miliar untuk 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Dana tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo dengan rincian Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi.
Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada dana darurat, tetapi juga pada rencana pemulihan jangka panjang. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang terdampak bisa bangkit secara ekonomi dan sosial. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam penggunaan dana bantuan, agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah yang terdampak dan yang tidak.
Beberapa langkah penting yang dilakukan pemerintah meliputi:
- Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran.
- Evaluasi berkala terhadap dampak bencana dan kebutuhan daerah setelah bencana.
- Pengembangan sistem pendanaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi darurat.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola dana bantuan. Hal ini dilakukan melalui pelatihan dan penguatan sistem administrasi keuangan di tingkat daerah.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan perekonomian daerah dapat pulih lebih cepat. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan tambahan jika diperlukan. Kepedulian terhadap daerah yang terdampak bencana menjadi prioritas utama dalam kebijakan keuangan nasional.
Komentar
Kirim Komentar