Prabowo Lantik 7 Anggota Komisi Yudisial, Ini Riwayat dan Profil Mereka

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Pelantikan Tujuh Anggota Komisi Yudisial oleh Presiden Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo, atau lebih dikenal dengan nama Prabowo Subianto, telah melantik tujuh anggota Komisi Yudisial di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (19/12). Proses pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan institusi peradilan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketujuh anggota tersebut sebelumnya telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon yang diajukan oleh Presiden kepada DPR melalui surat bernomor R-65/Pres/10/2025 per tanggal 22 Oktober.

Salah satu anggota Komisi Yudisial, Abdul Chair Ramadhan, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara internal dan eksternal lembaga terkait. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong perubahan dan memperkuat sistem peradilan. Meski belum ada target kerja yang spesifik saat ini, ia mengungkapkan bahwa proses penyeimbangan, penyegaran, serta pengembangan lebih lanjut akan menjadi prioritas utama.

Profil Tujuh Anggota Komisi Yudisial Baru

Berikut adalah profil ketujuh anggota Komisi Yudisial yang baru saja dilantik:

1. Abdul Chair Ramadhan
   Abdul Chair Ramadhan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah di Bekasi, Jawa Barat. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia. Selain itu, ia pernah menjadi salah satu ahli hukum dalam sengketa hasil Pemilihan Umum 2024 untuk kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia juga pernah menjadi Direktur Habib Rizieq Shihab (HRS) Center.

2. Abhan
   Abhan adalah mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017–2022. Ia memiliki pengalaman luas di lembaga pengawas pemilu. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah pada 2008–2009 dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada 2012–2017. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pekalongan dan lulus pada 1991, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

3. Andi Muhammad Asrun
   Andi Muhammad Asrun adalah Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi di Universitas Pakuan. Ia juga menjadi salah satu ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang dihadirkan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.

4. Anita Kadir
   Anita Kadir adalah anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), sebuah organisasi profesi dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia. Ia adalah putri dari mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong. Selain itu, ia juga adik dari Wakil Ketua DPR sekaligus politikus Partai Golkar, Adies Kadir.

5. Desmihardi
   Desmihardi adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ia pernah menjadi kuasa hukum Partai Gerindra yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum 2019 secara nasional.

6. Fredrik Willem Saija
   Fredrik Willem Saija adalah pensiunan hakim yang mengabdi selama 40 tahun. Jabatan terakhirnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Ia lahir di Ambon pada 4 Februari 1959 dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin pada 1984 serta Magister Hukum di Universitas Borobudur pada 2006.

7. Setyawan Hartono
   Setyawan Hartono adalah pensiunan hakim yang mengabdi sekitar 41 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk periode 2022–2025. Ia lahir di Klaten pada 1 April 1958 dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Gadjah Mada pada 1983 serta Magister Hukum di kampus yang sama pada 2004.

Ketetapan pelantikan tujuh anggota Komisi Yudisial oleh Presiden Prabowo Subianto itu mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132/P Tahun 2025.