JAKARTA, aiotrade
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan di wilayah Bumi Cendrawasih.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Menurut Tito, presiden sangat memperhatikan kondisi pembangunan di Papua karena masih ada beberapa daerah yang dianggap tertinggal dan miskin. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk mempercepat perbaikan situasi tersebut.
"Bapak Presiden membentuk komite ini dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua. Dari berbagai data yang ada, Papua memang memiliki beberapa daerah yang cukup tertinggal," kata Tito, seperti dikutip oleh Jurnalis Kompas TV Alfania Oktavia pada Selasa (16/12/2025).
Ia menambahkan bahwa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan faktor lainnya menjadi dasar kebijakan pemerintah.
Tito juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk mensinkronisasikan berbagai program yang ada di Kementerian/Lembaga.
"Dihitung oleh beliau sendiri, berbagai program di luar dana anggaran yang ada di Papua 6 provinsi, 42 kabupaten/kota lebih dari Rp61 triliun tahun depan," ujar Tito.
Beberapa program yang disebutkan antara lain:
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Program Desa Nelayan
- Sekolah unggulan dan sekolah terintegrasi
- Program pangan dan lain-lain
Selain itu, Presiden Prabowo juga menugaskan komite tersebut untuk membangun dialog dengan Kementerian/Lembaga serta seluruh kepala daerah se-Papua.
"Kalau mungkin ada ide-ide dari teman-teman kepala daerah juga silakan untuk diberikan masukan. Kemudian, mengawasi berjalannya program, baik dari pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, 6 provinsi, kemudian juga dari kabupaten dan kota,” ujar Tito.
Komite juga bertugas melakukan evaluasi rutin, mungkin setiap 3 atau 4 bulan sekali, tentang progres semua program yang ada. Jika ada kendala, maka solusi harus dicari bersama.
Tujuan utama dari pembentukan komite ini adalah untuk memastikan bahwa semua program pembangunan berjalan secara efektif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.
Dengan adanya komite ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait akan lebih baik. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Indonesia, termasuk masyarakat di Papua.
Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Komentar
Kirim Komentar