Pemerintah Buka Peluang Tambahan Dana Otsus Papua
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk menambah anggaran Dana Otonomi Khusus (otsus) Papua pada tahun depan, asalkan ada penghematan di pos belanja lain. Pernyataan ini disampaikan setelah menerima laporan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai realisasi dan rencana anggaran otsus pada 2026.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Purbaya melaporkan bahwa dana otsus Papua tahun berjalan sebesar Rp12,696 triliun telah sepenuhnya dicairkan ke daerah. Sementara itu, alokasi otsus dalam APBN 2026 tercatat sebesar Rp10 triliun. Dalam pertemuan dengan para gubernur, Prabowo bertanya apakah dana tersebut sudah cair.
Peluang Anggaran Disamakan Kembali
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya agar besaran dana otsus Papua pada tahun depan dapat disamakan kembali, sepanjang ada ruang penghematan dari sektor lain. Ia menjelaskan, "Oke, tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali ya," ujar dia.
Namun, ia menekankan pentingnya tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola dana otsus. Dia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. "Saya minta bener-bener para gubernur, bupati bertanggung jawab ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri ya, menggunakan dana otsus," tegas Prabowo.
Prabowo Sebut Rakyat Sudah Pintar
Prabowo meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan pengawasan terhadap kepala daerah penerima dana otsus. Ia menilai masyarakat kini semakin mudah mengawasi kinerja pemerintah daerah.
Dia juga mengingatkan para gubernur dan bupati agar lebih banyak berada di daerah masing-masing dan fokus melayani masyarakat. Mereka bertanggung jawab langsung kepada rakyat atas penggunaan dana yang bersumber dari APBN tersebut. "Ini sekarang ini rakyatmu itu sudah pintar-pintar, semua punya gadget ya. Nanti Mendagri ya, awasi ya. Jangan, jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta," kata dia.
Kepala Daerah Diminta Fokus pada Prioritas
Prabowo meminta pemerintah daerah di Papua memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Bappenas dan kementerian terkait. Dia meminta setiap daerah menyusun prioritas pembangunan secara jelas. "Sehingga bagi kita jelas prioritas saudara apa. Silakan saudara-saudara merancang, para Bupati sama Gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara. Kesulitan utama saudara-saudara. Prioritas saudara-saudara," kata dia.
Prabowo menegaskan, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan. Karena itu, pemerintah pusat akan mencocokkan prioritas yang diajukan daerah dengan kapasitas anggaran yang tersedia agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Langkah Strategis untuk Pembangunan Papua
Selain fokus pada anggaran otsus, Prabowo juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merancang program pembangunan. Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran. Dengan demikian, setiap daerah dapat mengajukan rencana pembangunan yang jelas dan terukur.
Dalam konteks yang lebih luas, Prabowo juga menyampaikan visinya tentang swasembada energi, termasuk upaya untuk menghentikan impor Pertalite dan Pertamax dalam empat tahun. Ia menekankan bahwa Papua juga harus ditanam sawit sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah.
Komentar
Kirim Komentar