Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2026, Ini Enam Hal yang Dibutuhkan

Sektor ekonomi menghadapi dinamika baru hari ini. Kabar mengenai Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2026, Ini Enam Hal yang Dibutuhkan menjadi informasi krusial bagi para pelaku pasar. Berikut rinciannya.

aiotrade.CO.ID - JAKARTA.

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2026 yang diharapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai perlu didukung oleh pencapaian beberapa variabel penting. Sebelumnya, optimisme ini disampaikan oleh Purbaya menjelang akhir tahun 2025.

“Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6%, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Namun, menurut Analis Kebijakan Ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, target tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dicapai.

“Untuk mendorong hal tersebut, belanja pemerintah akan menggenjot belanja sejak awal tahun, dan juga sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2025).

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Sedangkan dunia usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 5,0%-5,4%. Pertumbuhan tetap positif, namun penuh kehati-hatian.

Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bergerak pada pola yang inklusif, produktif, dan berdaya saing, menurut Ajib, ada enam prasyarat strategis yang harus mendapat prioritas perhatian utama dan harus segera dipenuhi.

Enam Prasyarat Strategis

Pertama, adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, harus bermuara pada semangat yang sama, yaitu penyerapan tenaga kerja. Karena masalah mendasar di Indonesia adalah pengangguran dan sektor informal yang menjadi beban ekonomi.

"Investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan. Pemerintah juga perlu mencegah pola investasi turnkey, terutama untuk posisi level bawah dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten," jelasnya.

Kedua, bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 adalah tahun transisi model kepemimpinan dan fatsoen fiskal yang dianut Indonesia, yang sebelumnya menekankan pro stability berubah menjadi pro growth.

"Gaya kebijakan fiskal ini sangat cocok dengan target Presiden Prabowo yang ingin pertumbuhan ekonomi lebih agresif menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi, problem yang dihadapi adalah sempitnya ruang fiskal, shortfall penerimaan pajak, dan inefisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan dan mesin budgeter yang sehat," ungkapnya.

Lebih detail, ia mengatakan Pemerintah harus mengedepankan prinsip collect more, spending better. Kebijakan moneter juga harus berhati-hati menjaga inflasi tetap di kisaran 2,5% plus minus 1%.

Ketiga, efisiensi biaya usaha universal. Hal ini harus menjadi agenda struktural utama, dan membutuhkan komitmen kuat pemerintah. Prioritasnya mencakup pemangkasan cost of compliance, pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik dan tenaga kerja.

Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Penguatan link and match dunia usaha dan dunia industri dengan dunia pendidikan perlu diakselerasi.

"Reformasi vokasi, reskilling-upskilling, dan penguatan literasi digital menjadi prasyarat agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi," ungkapnya.

Disisi lain, tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing. Karena persaingan ekonomi bukan antara Jakarta-Jawa Barat, bukan antara Jawa Tengah-Jawa Timur.

"Tetapi persaingan global adalah tentang Indonesia-Malaysia, Indonesia-Vietnam, Indonesia-China, dan negara-negara lain yang mereka terus meningkatkan produktivitasnya," tambahnya.

Kelima, pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok. Kemitraan terstruktur dan mutualistik antara BUMN dan swasta, insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar akan mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke global value chain.

Keenam, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha. Diperlukan mekanisme kolaboratif yang responsif, dengan policy feedback loop. Dunia usaha selalu membuka ruang dialog agar kebijakan berbasis realitas usaha. Semangat ini sejalan dengan visi yang diusung oleh Ketum Apindo: Indonesia Incorporated.

Enam prasyarat ini merupakan pondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026.

"Dengan beberapa catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6% adalah possible, tapi pertumbuhan ekonomi 5,0%-5,4% lebih achievable," tutupnya.

Kesimpulan: Semoga informasi mengenai Pertumbuhan Ekonomi 6% di 2026, Ini Enam Hal yang Dibutuhkan ini bermanfaat bagi keputusan bisnis Anda. Tetap optimis dan pantau terus perkembangan pasar.