Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan antara 4,9% hingga 5,3%

aiotrade.CO.ID – JAKARTA
Suhindarto, Chief Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 akan berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,3% secara tahunan (year on year/yoy). Proyeksi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 5%.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

"Saya melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 mendatang masih akan menunjukkan kinerja yang positif dan solid. Kami memandang pertumbuhan ekonomi dapat berada pada rentang 4,9%-5,3% dengan titik tengah pada 5,1%," ujarnya kepada aiotrade.

Menurut Suhindarto, beberapa faktor utama mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi pada tahun depan. Salah satunya adalah kebijakan fiskal dan moneter yang tetap bersifat ekspansif. Dari sisi konsumsi, perbaikan sentimen yang terjadi pada Kuartal IV-2025 diperkirakan akan berlanjut ke tahun depan. Setelah sebelumnya daya beli masyarakat mengalami tekanan, pemulihan yang terlihat pada Kuartal IV dinilai telah mengisyaratkan perbaikan yang berkelanjutan hingga awal 2026.

“Kepercayaan konsumen yang pulih, penjualan ritel yang meningkat, dan penjualan kendaraan bermotor yang rebound menjadi sinyal bagi optimisme perbaikan sektor konsumsi ke depan. Inflasi juga kami yakini akan terus dijaga pada rentang target bank sentral,” ujar Suhindarto.

Dari sisi sektor usaha, optimisme pertumbuhan dan ekspansi di tahun depan mulai terlihat. Menurut Suhindarto, meningkatnya belanja modal perusahaan serta penggalangan dana di pasar surat utang korporasi, setelah pelonggaran kebijakan moneter yang signifikan sepanjang 2025, menjadi indikasi bahwa korporasi telah bersiap melakukan ekspansi.

"PMI manufaktur Indonesia juga tercatat telah berada di zona ekspansi selama empat bulan terakhir," ungkapnya.

Dari sisi kebijakan, Suhindarto menilai dukungan fiskal dan moneter untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi akan tetap berlanjut. Program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial (bansos) diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat dengan mengurangi beban pengeluaran.

Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia dinilai masih memiliki ruang untuk melakukan pelonggaran lebih lanjut pada tahun depan, meskipun tetap bergantung pada sejumlah faktor. Meski demikian, Suhindarto mengingatkan adanya risiko yang patut diwaspadai pada 2026, terutama yang bersumber dari faktor eksternal. Ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perang dagang diperkirakan masih akan membayangi perekonomian dunia.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi neraca perdagangan Indonesia, menekan kinerja ekspor, stabilitas nilai tukar, serta prospek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, menjaga momentum perbaikan yang sudah terjadi juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah, termasuk memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan efektif di sektor riil.

Suhindarto menilai bantuan sosial dan perlindungan sosial masih diperlukan sebagai safety net, khususnya untuk menjaga dan mendorong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Konsumsi yang baru mulai pulih pasca tekanan perlu dijaga momentumnya agar dapat meningkat lebih kuat. Namun demikian, ketergantungan terhadap bantuan sosial perlu dikurangi secara bertahap ketika konsumsi sudah mampu tumbuh secara solid dan ekonomi tumbuh lebih merata.

"Saya mengharapkan daya beli masyarakat, kondisi sektor manufaktur/ industri pengolahan, serta belanja swasta di tahun 2026 akan dapat menjadi lebih baik," ungkap Suhindarto.

Pasalnya, tekanan konsumsi yang sempat terjadi pada pertengahan 2025 mulai mereda sejak akhir Kuartal III hingga awal Kuartal IV-2025. Kebijakan pro-pertumbuhan yang diinisiasi pemerintah, seperti pemangkasan suku bunga acuan, injeksi likuiditas ke sektor riil melalui penempatan dana sisa anggaran lebih (SAL) pemerintah ke perbankan, serta berbagai insentif konsumsi, dinilai telah memberikan dampak positif terhadap sektor konsumsi.

Membaiknya konsumsi tercermin dari sejumlah indikator. Indeks kepercayaan konsumen yang sempat turun hingga level terendah 115 pada September 2025, tercatat kembali meningkat pada Oktober dan November 2025. Subindeks terkait ketersediaan lapangan kerja yang sebelumnya berada di area pesimistis juga kembali pulih ke level optimistis. Indeks penjualan ritel pun menunjukkan tren serupa, dengan pertumbuhan yang terakselerasi dalam dua bulan terakhir.

Pemulihan daya beli masyarakat juga tercermin dari penjualan kendaraan bermotor. Penjualan mobil yang sebelumnya berada dalam tren kontraksi sejak paruh kedua 2023 mulai rebound dan mencatatkan pertumbuhan positif dalam dua bulan terakhir. Penjualan sepeda motor juga kembali tumbuh solid setelah sempat melambat.

"Kondisi perbaikan penjualan mobil dan sepeda motor ini menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah dan bawah telah pulih dan mulai berada dalam tren penguatan," ungkap Suhindarto.

Menguatnya konsumsi turut mendorong perbaikan sentimen dunia usaha. PMI manufaktur kembali ekspansif, sementara belanja modal perusahaan tercatat di bursa saham mengalami akselerasi pada Kuartal III-2025. Selain itu, penerbitan surat utang korporasi sepanjang 2025 mencapai Rp 284 triliun, dengan sekitar 62,5% digunakan untuk modal kerja, mencerminkan prospek ekspansi dunia usaha pada 2026.

Ke depan, Suhindarto menegaskan pentingnya menjaga momentum pemulihan dan akselerasi pertumbuhan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi pemerintah dan otoritas terkait, maupun dari sektor swasta. "Menyediakan level of playing field yang mendukung dunia usaha akan menimbulkan efek pengganda yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapat masyarakat secara agregat," ungkap Suhindarto.

Dukungan kebijakan yang pro-growth dan pro-job perlu terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan stabilitas, agar momentum yang terjadi dapat berkembang menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.