Kolaborasi OJK dan Pemkab Cirebon untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Tujuan utamanya adalah untuk memberantas praktik mafia pangan dan tengkulak melalui peningkatan literasi keuangan serta perluasan akses pembiayaan formal. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Bupati Cirebon, Senin (15/12/2025), Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menyampaikan beberapa informasi penting terkait pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon pada triwulan III 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,16 persen, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat. Konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama dengan kontribusi sebesar 80,20 persen terhadap PDRB. Namun, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi yaitu 10,23 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 229,64 ribu jiwa.
Darwisman menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Ia menilai bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar sebagai Kawasan Komoditas Unggulan dan Perkotaan Non-Metropolitan Jawa Barat. Produk unggulan dari sektor Pertanian seperti Buah Mangga dan sektor Peternakan seperti Domba dan Itik dapat dikembangkan. Selain itu, Industri Pengolahan seperti manufaktur batu alam, sendal karet, dan konveksi serta Penyedia Akomodasi, Makan, dan Minum juga menjadi bagian dari rencana pengembangan tersebut.
Selain itu, ada komoditas unggulan lain yang bisa dikembangkan untuk mendukung status Kabupaten Cirebon sebagai Kawasan Perkotaan, seperti Garam, Ikan Kerapu, Rajungan, Kepiting, dan Produk-Produk Perikanan.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menekankan bahwa potensi ekonomi Cirebon sangat besar, namun karakter masyarakat perlu diberi landasan pengertian yang kuat. Ia mengungkapkan bahwa banyak orang tua nelayan sering mempertanyakan mengapa anaknya harus sekolah jika akhirnya tetap menjadi nelayan. Padahal, pendidikan dan literasi keuangan penting agar generasi nelayan bisa lebih sejahtera.
Ia juga menyoroti fenomena masyarakat yang masih terjerat praktik bank emok dan bergantung pada tengkulak yang menentukan harga di pelelangan ikan maupun komoditas pertanian. Menurut Imron, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi rakyat apabila ekosistemnya berbasis usaha kerakyatan. Ia menegaskan bahwa seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon harus bersatu memerangi mafia pangan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon siap berkolaborasi dan bersinergi dengan OJK untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.
“Pelaku UMKM banyak, tetapi penerima KUR sedikit, sehingga masyarakat lari ke tengkulak. Untuk memutus praktik ini, diperlukan program menyeluruh, misalnya pupuk subsidi dan dukungan pembiayaan yang lebih luas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menekankan bahwa tantangan utama di Kabupaten Cirebon bukan hanya soal akses pembiayaan, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Banyak masyarakat masih merasa lebih mudah berhubungan dengan tengkulak atau pinjaman informal karena prosesnya cepat, meski merugikan. Tugas mereka adalah memastikan bahwa layanan keuangan resmi hadir dengan cara yang sederhana, dekat dengan masyarakat, dan sesuai kebutuhan mereka.
Komentar
Kirim Komentar