.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Penarikan Dana dari Sistem Perbankan untuk Mendukung Perekonomian Nasional
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah menarik dana sebesar Rp 75 triliun dari total dana sebesar Rp 276 triliun yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan. Dana tersebut ditarik dan kemudian digunakan kembali untuk mendukung kebutuhan pemerintah pusat dan daerah.
“Sekarang di bank ada Rp 201 triliun, yang Rp 75 triliun kita tarik tapi kita belanjakan lagi, jadi masuk ke sistem tapi enggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (31/12).
Dana sebesar Rp 276 triliun tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan ke lima Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu bank pembangunan daerah (BPD). Rinciannya, masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI memperoleh Rp 80 triliun, BTN Rp 25 triliun, BSI Rp 10 triliun, serta Bank DKI Rp 1 triliun.
Purbaya menjelaskan bahwa dana yang ditarik tersebut digunakan untuk belanja negara guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan penempatan dana tersebut belum berjalan secara optimal.
Kondisi Kredit Perbankan dan Ketidaksinkronan Kebijakan
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2025, kredit perbankan tercatat sebesar 7,36% secara tahunan (year on year/yoy). Menurut Purbaya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan BI yang belum sepenuhnya sinkron.
“Injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu nggak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” ujarnya pula.
Koordinasi Antara Pemerintah dan Bank Sentral Diperbaiki
Meskipun ada kendala sebelumnya, Menkeu menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah dan bank sentral kini telah diperbaiki. Ia menyebut dalam dua minggu terakhir, BI mulai mendukung kebijakan pemerintah sehingga likuiditas di sistem perekonomian akan semakin longgar.
"Sekarang sudah dipercepat dan dirapikan, seharusnya sih ke depan enggak ada masalah. Yang penting kita lihat ke depan seperti apa, dan kita lihat dua minggu terakhir sudah amat baik sekali, seharusnya sih enggak ada halangan lagi,” katanya lagi.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun Depan
Dengan perbaikan koordinasi kebijakan tersebut, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan bisa mencapai 6%, lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar 5,4%.
“Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan (tumbuh) 6%, walaupun di APBN 5,4% ya, saya akan paksa dorong ke 6%, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," ujarnya lagi.
Tantangan dan Peluang di Tahun 2025
Selain fokus pada penarikan dana dan koordinasi kebijakan, pemerintah juga menghadapi berbagai tantangan lain di tahun 2025. Salah satunya adalah jumlah jaksa yang kena hukuman berat, yaitu sebanyak 69 orang. Sanksi yang diberikan meliputi pencopotan jabatan hingga pencabutan status.
Tidak hanya itu, pemerintah juga membuka opsi tidak memangkas dana transfer daerah untuk Aceh, dengan berbagai skenario yang sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, harga emas naik lebih dari 70%, sehingga industri perhiasan mulai menurunkan kadar emas untuk menyesuaikan dengan situasi pasar.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Komentar
Kirim Komentar