JAKARTA, aiotrade
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk posisi dokter gigi dan dokter spesialis. Pernyataan ini disampaikan oleh Budi saat menjadi pembina upacara dalam Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang digelar di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Budi menjelaskan bahwa jumlah tenaga kesehatan di setiap puskesmas belum cukup dan distribusi tenaga tersebut juga tidak merata. "Baru 61 persen puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar, sedangkan 74 persen rumah sakit umum daerah (RSUD) telah dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Kemenkes telah melakukan berbagai langkah seperti pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus, penugasan khusus dari dokter dan dokter spesialis, serta pemberian beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan dan medis. "Selain itu, kami juga membuka rumah sakit penyelenggara pendidikan utama yang ditargetkan oleh Presiden," tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan target sebanyak 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama (dokter spesialis) di seluruh kabupaten/kota. Tujuan dari program ini adalah untuk memudahkan dan mempermurahkan akses pendidikan bagi calon dokter spesialis yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan rumah sakit di pelosok Indonesia.
Sebelumnya, Budi pernah menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis. Produksi dokter spesialis hanya mencapai 3.000 per tahun berdasarkan data dari basis universitas. Oleh karena itu, Kemenkes akan membuka 500 rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan utama untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam sidang uji materi Undang-Undang Kesehatan 3/2023 dengan nomor perkara 143/PUU-XXIII/2025 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (20/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Budi menjelaskan beberapa langkah strategis yang akan diambil pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis.
- Berikut beberapa langkah yang akan dilakukan:
- Membuka 500 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk mengejar pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.
- Memastikan akses pendidikan yang lebih mudah dan murah bagi para calon dokter spesialis.
- Mempercepat produksi dokter spesialis melalui kerja sama antara pemerintah dan lembaga pendidikan.
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kesulitan mendapatkan tenaga medis berkualitas. Dengan adanya penambahan jumlah dokter spesialis, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang memadai dan profesional.
Komentar
Kirim Komentar