Peran Komite Eksekutiv Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan di Papua. Hal ini dilakukan melalui peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP).
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendagri saat menghadiri acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 16 Desember 2025. Ia menyampaikan apresiasi terhadap arahan Presiden dan menjelaskan bahwa sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, KEPP-OKP langsung aktif dengan menggelar beberapa pertemuan internal, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat bersama Mendagri dan kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Mendagri.
Menurut Mendagri, sinkronisasi menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai program kementerian/lembaga di Papua masih berjalan sektoral. Kondisi ini diperkuat dengan perubahan struktur pemerintahan daerah dari 2 provinsi menjadi enam provinsi dengan total 42 kabupaten dan kota, sehingga seluruh program pembangunan perlu diselaraskan secara komprehensif.
Pentingnya Evaluasi dan Koordinasi
Mendagri juga menyebutkan tentang peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua oleh Kementerian PPN/Bappenas. Ia menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu disempurnakan melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 agar aspirasi daerah dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, KEPP-OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
“Kemudian setelah itu [komite juga] akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Mendagri.
Untuk mendukung efektivitas kerja, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tiga atau empat bulan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar koordinasi antarkementerian/lembaga, termasuk pelaporan langsung kepada Presiden apabila diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.
Harapan untuk Masyarakat Papua
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi [dan] harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tandas Mendagri.
Dengan adanya KEPP-OKP, diharapkan terjadi peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua program yang ada dapat berjalan secara efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
Tugas Utama KEPP-OKP
KEPP-OKP memiliki beberapa tugas utama, yaitu:
- Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua.
- Menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
- Melakukan evaluasi program secara berkala untuk memastikan keberhasilannya.
- Memberikan laporan kepada Presiden jika diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.
Dengan tugas-tugas tersebut, KEPP-OKP diharapkan mampu menjadi wadah yang efektif dalam mempercepat pembangunan di Papua.
Komentar
Kirim Komentar