KPK Lakukan Pengambilan Sampel di 15.000 SPBU untuk Penyidikan Kasus Digitalisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan rencana untuk melakukan pengambilan sampel dari sekitar 15.000 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan terkait dugaan korupsi dalam program digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero).
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik akan melakukan sampling atau pengecekan terkait kehandalan mesin-mesin electronic data capture (EDC) yang digunakan dalam program digitalisasi tersebut. Penyidikan ini dilakukan dalam rangka meneliti kasus dugaan korupsi yang terjadi pada periode 2018 hingga 2023.
Pengambilan data ini bertujuan untuk memastikan apakah ada indikasi kerugian negara akibat pelaksanaan proyek digitalisasi SPBU. Dalam program ini, terdapat satu paket pengadaan yang mencakup mesin EDC dan perangkat untuk memeriksa stok bahan bakar minyak (BBM), atau automatic tank gauge (ATG). Program ini ditujukan untuk sekitar 15.000 pompa bensin di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa penyelidikan kasus ini berlangsung sejak 20 Januari 2025. Pada tanggal yang sama, KPK juga menginformasikan bahwa kasus ini sudah beralih dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak September 2024. Selain itu, KPK menyatakan telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, meskipun jumlahnya belum diungkapkan secara resmi.
Pada 31 Januari 2025, KPK akhirnya mengungkapkan jumlah tersangka dalam kasus ini, yaitu tiga orang. Pada 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa proses penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah mencapai tahap akhir. Saat ini, pihak KPK sedang bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.
Selain itu, pada 6 Oktober 2025, KPK mengungkapkan bahwa salah satu tersangka dalam kasus digitalisasi SPBU adalah orang yang sama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2020–2024. Orang tersebut adalah Elvizar (EL).
Elvizar diketahui pernah menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) saat kasus digitalisasi SPBU berlangsung. Ia juga menjabat sebagai Direktur Utama dalam kasus mesin EDC yang terjadi di BRI.
Proses Penyidikan dan Tindakan yang Dilakukan KPK
KPK telah melakukan serangkaian langkah untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyidikan kasus ini. Berikut beberapa tindakan yang dilakukan:
-
Pemanggilan Saksi
Pihak KPK telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus ini. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. -
Pengambilan Sampel Mesin EDC
Penyidik KPK akan melakukan pengambilan sampel dari mesin EDC yang digunakan dalam program digitalisasi SPBU. Tujuan dari pengambilan sampel ini adalah untuk menilai keandalan dan kelayakan teknis dari alat-alat tersebut. -
Kolaborasi dengan BPK
KPK bekerja sama dengan BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara yang mungkin terjadi akibat dugaan korupsi dalam proyek ini. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek keuangan dipertimbangkan. -
Penetapan Tersangka
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Meskipun nama-nama tersangka belum sepenuhnya diungkapkan, pihak KPK telah menyatakan bahwa mereka sedang menjalani proses hukum yang sesuai.
Komentar
Kirim Komentar