aiotrade,
JAKARTA — Pengusaha di Indonesia menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memutuskan untuk tidak menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun 2026. Keputusan ini dinilai sebagai langkah yang tepat mengingat kondisi perekonomian saat ini belum sepenuhnya stabil.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Adhi Lukman, memberikan apresiasi terhadap keputusan tersebut. Ia menilai bahwa penghapusan cukai MBDK akan memberikan dampak positif bagi sektor industri dan ekonomi secara keseluruhan. Meski demikian, Adhi tetap mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak.
Menurutnya, cukai MBDK bukanlah solusi utama untuk mengurangi penyakit tidak menular (PTM). Ia menegaskan bahwa pengusaha siap berkontribusi dalam upaya pengurangan PTM melalui perbaikan formulasi produk serta edukasi kepada konsumen. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci apa saja langkah edukasi yang akan dilakukan.
Dari sisi pemerintah, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa cukai MBDK belum akan diterapkan meskipun sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR.
Purbaya mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil karena kondisi ekonomi yang belum membaik. Ia berharap, ketika ekonomi tumbuh lebih dari 6%, maka pihaknya akan kembali membahas cukai yang layak diterapkan. Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat dinilai belum cukup kuat untuk menanggung beban tambahan.
Untuk mengganti pendapatan yang hilang akibat penghapusan cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menjelaskan bahwa target penerimaan total dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara adalah sebesar Rp23 triliun. Dari jumlah tersebut, bea keluar emas diestimasi mencapai Rp3 triliun per tahun, sedangkan untuk batu bara sebesar Rp20 triliun.
Bea keluar emas telah masuk dalam target APBN, sedangkan untuk batu bara masih dalam diskusi mengenai tarif yang akan diberlakukan. Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting untuk menambah penerimaan negara.
Langkah-Langkah yang Diambil oleh Pemerintah
-
Penghapusan Cukai MBDK
Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun 2026. Keputusan ini diambil karena kondisi ekonomi yang belum stabil. -
Penetapan Bea Keluar untuk Ekspor Emas dan Batu Bara
Untuk mengganti pendapatan yang hilang akibat penghapusan cukai MBDK, pemerintah akan menerapkan bea keluar bagi ekspor emas dan batu bara. Target penerimaan dari kedua komoditas ini adalah sebesar Rp23 triliun. -
Target Pendapatan dari Bea Keluar Emas dan Batu Bara
- Emas: Rp3 triliun per tahun
-
Batu bara: Rp20 triliun per tahun
-
Diskusi Tarif Bea Keluar Batu Bara
Tarif bea keluar untuk batu bara masih dalam proses diskusi, sehingga target pendapatannya belum sepenuhnya ditentukan.
Pandangan dari Dunia Usaha
-
Dukungan untuk Mengurangi Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak
Pengusaha tetap mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berdampak negatif terhadap kesehatan. -
Tidak Menyetujui Cukai MBDK sebagai Solusi PTM
Pengusaha meyakini bahwa cukai MBDK bukan cara efektif untuk mengurangi penyakit tidak menular (PTM). -
Upaya Pengurangan PTM Melalui Edukasi dan Perbaikan Produk
Pengusaha siap melakukan upaya pengurangan PTM melalui perbaikan formulasi produk dan edukasi kepada konsumen.
Komentar
Kirim Komentar