Jakarta, aiotrade
Seorang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, pernah memasukkan anggota tim teknis yang merupakan anak buahnya. Hal ini dilakukan karena hasil kajian terkait pengadaan Chromebook tidak sesuai dengan keinginannya.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Informasi ini diperoleh saat jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan atas nama Sri Wahyuningsih, yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020–2021. Ia juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020–2021.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025), salah satu jaksa menyampaikan bahwa hasil kajian pertama dari tim teknis tidak mengusulkan sistem operasi Chrome. Oleh karena itu, atas perintah Terdakwa Nadiem Anwar Makarim melalui Jurist Tan, Ibrahim Arief alias Ibam dan Stefani Nadia Purnama selaku Konsultan PSPKI/Tim Wartek dimasukkan menjadi anggota Tim Teknis Analisa Kebutuhan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SD dan SMP Tahun Anggaran 2020.
Ibrahim dan Stefani ditugaskan untuk memeriksa ulang hasil kajian pertama dan memasukkan sistem operasi Chrome. Pada tanggal 2–5 Mei 2020, tim teknis melakukan survei ketersediaan Chromebook di pasar berdasarkan spesifikasi yang dipaparkan oleh Ibrahim Arief alias Ibam.
Spesifikasi ini didapatkan Ibam setelah bertemu dengan perwakilan Google, Ganis Samoedra Murharyono dan Collin Marson. Namun, survei yang dilakukan tidak mencakup harga laptop Chromebook maupun harga Chrome Device Management (CDM) yang akan masuk dalam pengadaan.
Harga dua produk tersebut sudah ditentukan langsung oleh Ibam dan Fiona Handayani selaku Staf Khusus Menteri. Tim Teknis tidak melakukan survei mengenai harga laptop Chromebook maupun harga Chrome Device Management (CDM) ke prinsipal atau distributor.
“Harga laptop Chromebook maupun Chrome Device Management (CDM) sudah ditentukan oleh Ibrahim Arief alias Ibam dan Fiona Handayani sebesar Rp6 juta per unit, belum termasuk Chrome Device Management (CDM),” ujar jaksa.
Selain itu, Ibam dan Fiona tidak melakukan kajian kebutuhan dari masing-masing direktorat sebelum menentukan harga. “Harga yang ditentukan oleh Ibrahim Arief alias Ibam dan Fiona Handayani tidak melalui kajian kebutuhan masing-masing Direktorat pada PAUDasmen,” tambah jaksa.
Hasil kajian ini kemudian menjadi dasar pengadaan hingga produk berbasis Chrome terpilih untuk memenuhi kebutuhan Kemendikbudristek. Dalam kasus ini, empat terdakwa disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,1 triliun.
JPU lebih dahulu membacakan dakwaan untuk tiga terdakwa, yaitu Eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief. Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020–2021, Mulyatsyah. Dan, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020–2021, Sri Wahyuningsih.
Sementara itu, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim baru akan menjalani sidang perdana pada pekan depan. Saat ini, Nadiem diketahui tengah menjalani proses penyembuhan dan dirawat di rumah sakit (RS).
Adapun, berkas perkara untuk tersangka Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024 belum dapat dilimpahkan karena ia masih buron. Para terdakwa diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Komentar
Kirim Komentar