Indonesia Menargetkan Penghentian Impor Solar, Dampak pada Badan Usaha Swasta
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Pemerintah Indonesia memiliki rencana ambisius untuk menghentikan impor solar dalam beberapa waktu mendatang. Rencana ini tidak hanya berdampak pada badan usaha milik negara (BUMN), tetapi juga pada badan usaha swasta (BU swasta). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa BU swasta akan didorong untuk memenuhi kebutuhan solar mereka melalui kilang Pertamina, khususnya dari Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Target Produksi Dalam Negeri
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pihaknya berharap produksi dalam negeri dapat sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan nasional sehingga ketergantungan terhadap impor bisa dihentikan. Ia menekankan bahwa asumsi saat ini adalah kemampuan produksi dalam negeri akan mencukupi kebutuhan solar dan avtur.
"Jadi ini kita akan lihat produksi dalam negeri terlebih dulu, kira-kira berapa. Jadi berapa alokasi untuk impor, berapa untuk kebutuhan dalam negeri," ujar Yuliot.
Waktu Persiapan bagi BU Swasta
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebutkan bahwa pihaknya memberi waktu tiga bulan, terhitung dari Januari hingga Maret 2026, bagi BU swasta untuk menyelesaikan impor solar. Waktu ini disesuaikan dengan persiapan RDMP Balikpapan yang membutuhkan sekitar tiga bulan.
"RDMP-nya sudah beroperasi, tapi secara operasionalisasinya nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan. Persiapan tiga bulan, setelah itu sudah stok cukup untuk seluruhnya termasuk swasta, April semua kita stok," jelas Laode.
Laode memastikan bahwa terhitung sejak April 2026, BU swasta tidak diperbolehkan lagi melakukan impor solar. "Iya (tidak boleh). Dan kita sudah bikin surat ke swasta. Jadi mereka kita wajibkan untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi dalam negeri," tambahnya.
Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK)
Adapun terkait kemungkinan badan usaha swasta menolak pembelian solar dari Pertamina, Laode menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi karena berdasarkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinas NK).
"Swasta nggak mau, gimana bisa? Kan Sinas NK ada di kami," kata dia. "Kan yang kita hentikan (impor) itu karena kemampuan dalam negeri kita sudah ada. Bukan karena kita langsung dihentikan. Ini kan karena kita sudah produksi dalam negeri," tambahnya.
Proyeksi Surplus Produksi Solar
Sebelumnya, dalam keterangan Kementerian ESDM, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi penuh, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus produksi solar yang cukup signifikan.
"Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta (kiloliter). Jadi, agenda kami di 2026 itu tidak ada impor Solar lagi," ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, jika operasional penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, maka masih ada kemungkinan dilakukan impor dalam jumlah kecil pada awal tahun untuk menjaga ketahanan stok nasional.
"Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa (beroperasi penuh), berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit (impor) yang kita eksekusi. Tapi itu perlu saya exercise ya. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah," jelasnya.
Komentar
Kirim Komentar