BANDA ACEH, aiotrade
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf memberikan respons terkait isu yang beredar di masyarakat bahwa provinsinya mengirim surat permintaan bantuan ke lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Muzakir, informasi tersebut tidak sepenuhnya akurat. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh sebenarnya tidak mengirim surat ke PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Aceh.
Pernyataan ini disampaikan oleh Muzakir setelah acara penyerahan bantuan secara simbolis dari Kementerian Sosial RI di Banda Aceh, pada Selasa (16/12/2025). Ia mengatakan bahwa informasi yang beredar menyebutkan bahwa surat tersebut ditujukan ke PBB, padahal kenyataannya tidak demikian.
"Sebenarnya keliru, surat itu bukan ke PBB, tetapi kepada LSM yang ada di Aceh," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, Juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menegaskan bahwa terjadi kesalahpahaman terkait surat permintaan bantuan dari pihaknya. Menurutnya, surat tersebut ditujukan kepada UNDP dan UNICEF, dua lembaga internasional yang merupakan bagian dari PBB. Meskipun demikian, Muhammad menekankan bahwa surat tersebut tidak ditujukan langsung ke PBB, melainkan ke lembaga-lembaga tersebut yang sudah memiliki program di Indonesia, termasuk di Aceh.
UNDP dan UNICEF bekerja di ratusan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut Muhammad, keberadaan lembaga-lembaga ini telah menjadi mitra strategis dalam berbagai program pembangunan dan kemanusiaan.
Menurut Muhammad, banjir bandang dan tanah longsor di Aceh masih berstatus sebagai bencana tingkat provinsi. Oleh karena itu, pemerintah pusat hanya terlibat dalam supervisi, sementara Pemprov Aceh bertanggung jawab atas langkah-langkah pemulihan.
"Karena statusnya masih bencana tingkat provinsi, Pemprov Aceh perlu melakukan langkah-langkah penting, termasuk mengundang lembaga kemanusiaan untuk terlibat dalam pemulihan pascabencana," kata Muhammad.
UNDP dan UNICEF dimintai bantuan karena dianggap sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia. Muhammad menjelaskan bahwa UNICEF memiliki program pendampingan perlindungan anak di Aceh hingga April 2026. "Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pascabencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, agar tetap memiliki program itu," ujarnya.
Selain itu, Muhammad menyampaikan bahwa tim komunikasi Presiden Prabowo Subianto telah meminta keterangan kepada Pemprov Aceh terkait permintaan bantuan tersebut. Presiden disebut mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah daerah.
"Apalagi mereka (UNDP dan UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, terutama dalam pendampingan anak-anak," tambah Muhammad.
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Pemprov Aceh bertujuan untuk memastikan adanya dukungan yang diperlukan dalam pemulihan pasca-bencana. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga internasional, diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.
Komentar
Kirim Komentar