Ekonomi yang Adil, Tidak Hanya Pertumbuhan

Ekonomi yang Adil, Tidak Hanya Pertumbuhan

Sektor ekonomi menghadapi dinamika baru hari ini. Kabar mengenai Ekonomi yang Adil, Tidak Hanya Pertumbuhan menjadi sinyal penting bagi para pelaku pasar. Berikut rinciannya.

Advertisement
AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Peran UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia di masa depan perlu fokus pada pemerataan pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan perlindungan yang kuat melalui konstitusi dalam bentuk undang-undang. Burhanuddin Abdullah, selaku dewan pembina BA Center, menekankan bahwa UMKM dan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sekitar 60 persen aktivitas ekonomi berasal dari UMKM, sementara 97 persen tenaga kerja diserap oleh sektor ini.

Koperasi memiliki posisi strategis karena merepresentasikan ideologi ekonomi bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menekankan azas kekeluargaan dalam penyusunan perekonomian nasional. Oleh karena itu, BA Center mendukung berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pembangunan lebih dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya pemerataan ekonomi.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi tidak lagi menciptakan kesenjangan, tetapi justru lahir dari pemerataan aktivitas dan kesempatan ekonomi,” ujar Burhanuddin saat berbicara di Jakarta, Senin (29/12).

Refleksi Akhir Tahun dan Strategi Penguatan Ekonomi Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum refleksi akhir tahun mengenai arah strategis penguatan ekonomi nasional di Hotel Ritz-Carlton SCBD, Jakarta, pada Senin (29/12). Menurut Burhanuddin, refleksi akhir tahun merupakan momentum penting untuk evaluasi capaian dan merancang agenda strategis ke depan.

BA Center bersama Lembaga Kajian Prasasti telah memfokuskan langkah pada penguatan fondasi kebijakan ekonomi nasional pada 2025. “Di tahun 2025, salah satu langkah penting yang kita lakukan adalah pembentukan Lembaga Kajian Prasasti dan BA Center. Keduanya memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi,” jelas mantan gubernur Bank Indonesia itu.

Fokus Lembaga Kajian Prasasti

Lembaga Kajian Prasasti diarahkan untuk mengkaji kebijakan makro ekonomi yang meliputi kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, investasi, serta kebijakan industri. Fokus utama kajian ini adalah meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, terutama dalam menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang saat ini masih tinggi.

“ICOR yang tinggi menunjukkan mahalnya biaya investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Jika efisiensi meningkat dan ICOR dapat ditekan, maka biaya pertumbuhan akan lebih terjangkau dan berkelanjutan,” jelasnya.

Langkah Konstitusi dalam Perekonomian Nasional

Selain itu, Burhanuddin menekankan pentingnya pembentukan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional sebagai amanat konstitusi. Saat ini, naskah akademik RUU tersebut telah diselesaikan dan proses penyusunan batang tubuh undang-undang tengah berlangsung.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan memperkuat UMKM dan koperasi, serta menjaga efisiensi perekonomian, Indonesia dapat mencapai tujuan pemerataan ekonomi yang lebih baik.

Tantangan dan Peluang di Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi titik awal penting bagi upaya penguatan sistem perekonomian nasional. Dengan kolaborasi antara BA Center dan Lembaga Kajian Prasasti, diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Adapun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengubah kebijakan makro ekonomi menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan fokus pada efisiensi dan penurunan biaya investasi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika perekonomian. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Kesimpulan: Semoga informasi mengenai Ekonomi yang Adil, Tidak Hanya Pertumbuhan ini bermanfaat bagi keputusan bisnis Anda. Salam sukses dan pantau terus perkembangan pasar.

Berita Terkait

Komentar

Kirim Komentar