.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Komitmen Mahkamah Agung dalam Transformasi Digital dan Integritas Peradilan
Mahkamah Agung (MA) menunjukkan komitmennya dalam penguatan transformasi digital dan integritas peradilan melalui Refleksi Akhir Tahun 2025 yang diadakan pada Selasa, 30 Desember di Jakarta. Acara tahunan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan kinerja sekaligus menjaga akuntabilitas lembaga peradilan kepada masyarakat luas.
Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyatakan bahwa tahun 2025 merupakan tahun strategis karena menjadi akhir dari fase ketiga Grand Design Reformasi Peradilan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2025. Dalam fase ini, MA berhasil menyelesaikan lompatan transformasi digital dalam layanan peradilan.
“Transformasi digital menjadi fondasi penting dalam memperkuat kredibilitas dan transparansi badan peradilan,” ujar Sunarto melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12).
Selama tahun 2025, Mahkamah Agung mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan dan penyelesaian perkara, terutama dengan penguatan layanan berbasis teknologi. Di bidang tata kelola keuangan, MA kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dengan nilai penilaian tertinggi dibandingkan lembaga negara lainnya.
Di bidang keterbukaan informasi, MA memperoleh predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Selain itu, MA juga menerima penghargaan dari Kementerian Hukum atas kontribusinya dalam penyelenggaraan Paralegal Justice Award serta pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.
Sunarto menekankan pentingnya penguatan integritas peradilan di tengah tantangan yang ada. Ia menekankan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan peradilan di masa depan.
Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional
Dalam agenda yang sama, MA memaparkan tahapan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional yang akan diterapkan melalui lima tahap. Regulasi baru ini akan menggantikan produk hukum kolonial dan membawa sejumlah perubahan, antara lain penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi, penguatan pendekatan restorative justice, pengenalan pidana kerja sosial, serta penghapusan pasal-pasal warisan kolonial.
Anugerah Mahkamah Agung 2025
Refleksi Akhir Tahun 2025 juga dirangkaikan dengan Anugerah Mahkamah Agung (AMA) 2025. Dalam ajang tersebut, MA memberikan penghargaan kepada 183 lembaga di bawah naungannya, terdiri atas 162 satuan kerja pengadilan dan 21 lembaga pengguna, serta unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan pemerintah daerah.
Penghargaan tahun ini diberikan dalam beberapa kategori, seperti Pelaksanaan E-Litigasi, Pelaksanaan E-Berpadu, Gugatan Sederhana, Mediasi di Pengadilan, Kinerja Layanan Eksekusi Putusan Perdata, serta Pembinaan di Pengadilan Tinggi. Proses penilaian berlangsung sejak Agustus 2025.
Anugerah Mahkamah Agung menjadi tolok ukur kinerja satuan kerja peradilan sekaligus upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Komentar
Kirim Komentar