Deforestasi Meningkat Jelang Pilkada, Hutan Jadi Modal Politik Sumatra

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Laporan Menunjukkan Peningkatan Deforestasi di Sumatra Jelang Pilkada

Laporan yang dirilis oleh Landscape Advisory menunjukkan bahwa deforestasi di Pulau Sumatra cenderung meningkat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Peneliti dari organisasi tersebut, Agus P. Sari, mengungkapkan bahwa para calon kepala daerah sering kali menggunakan izin konsesi sebagai alat transaksi politik yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.

Menurut laporan tersebut, di Indonesia, khususnya pada konsesi kelapa sawit, laju deforestasi menunjukkan pola yang konsisten dengan kalender politik. "Penelitian ekonomi politik menunjukkan bahwa deforestasi di konsesi kelapa sawit di Indonesia meningkat secara signifikan pada tahun menjelang pemilihan kepala daerah," tulis Agus dalam laporan tersebut.

Pada periode ini, izin pembalakan dan perkebunan sering kali digunakan sebagai sumber pendanaan politik tidak resmi. Ketika harga komoditas sedang tinggi dan kontestasi politik semakin dekat, tekanan terhadap hutan meningkat drastis. "Ketika harga minyak sawit tinggi dan pemilihan lokal semakin dekat, tingkat deforestasi dapat melonjak hingga hampir 19%," tulis jurnal itu.

Menurut laporan tersebut, setiap hektare hutan yang dibuka bukan sekadar keputusan ekonomi atau tata ruang, melainkan bagian dari kesepakatan politik antara elite lokal, pelaku usaha, dan pemodal. "Setiap hektare yang dibuka di daerah aliran sungai bukan hanya keputusan ekologis, tetapi juga kesepakatan politik," tulisnya.

Kepala daerah dan elite politik lokal disebut memperoleh keuntungan dari sewa izin, kontribusi kampanye, serta peningkatan semu indikator ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Pejabat lokal memperoleh manfaat dari rente perizinan, sumbangan kampanye, serta statistik pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang terlihat baik di atas kertas," tambahnya.

Dampak Lingkungan dan Politik yang Tersembunyi

Deforestasi yang meningkat menjelang Pilkada memiliki dampak yang sangat luas. Tidak hanya merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Perubahan iklim yang dipicu oleh penggundulan hutan juga berpotensi memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Selain itu, praktik penggunaan izin konsesi sebagai alat transaksi politik mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak tertentu. Hal ini bisa menyebabkan korupsi, manipulasi data, dan pengabaian terhadap kepentingan masyarakat luas. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab.

Kebijakan yang Diperlukan

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan transparan dalam pemberian izin konsesi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga penting agar tidak ada pihak yang diabaikan atau dimanipulasi. Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan deforestasi ilegal juga harus diperkuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hutan dan dampak negatif dari deforestasi. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat bisa menjadi agen perubahan yang membantu menjaga kelestarian lingkungan.

Kesimpulan

Laporan dari Landscape Advisory memberikan wawasan penting tentang hubungan antara politik dan lingkungan di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra. Deforestasi yang meningkat menjelang Pilkada menunjukkan bahwa kepentingan politik sering kali mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis.