aiotrade,
JAKARTA –
Bulgaria sedang menghadapi masa yang penuh ketidakpastian politik setelah gelombang protes massal memaksa Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum negara tersebut resmi bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Pengunduran diri pemerintahan Bulgaria pada hari Kamis (11/12) menandai berakhirnya masa kekuasaan koalisi yang semakin tidak populer. Meskipun pengunduran diri ini bisa menjadi awal baru bagi stabilitas politik, namun potensi ketidakstabilan tetap terbuka.
Pemerintah yang dipimpin oleh Zhelyazkov telah berkuasa sejak Januari 2025 dan diharapkan akan memimpin transisi Bulgaria menuju penggunaan mata uang euro. Namun, Zhelyazkov akhirnya mengundurkan diri setelah berminggu-minggu demonstrasi jalanan menentang korupsi dan rancangan anggaran baru yang mencakup kenaikan pajak. Bahkan Presiden Bulgaria, Rumen Radev, yang biasanya memiliki peran seremonial, juga menyerukan pengunduran diri Zhelyazkov.
Reaksi masyarakat di ibukota Sofia setelah pengumuman pengunduran diri tergolong tenang. Namun, sebagian warga menyampaikan harapan bahwa suara mereka akhirnya didengar oleh pemerintah.
“Sudah saatnya. Terlalu lama tertunda. Pasti ada orang-orang yang cerdas dan masuk akal (di parlemen) yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan mengakhiri penyalahgunaan yang selama ini kita lihat,” kata salah satu warga.
Namun, kekhawatiran terhadap kemungkinan pemilu ulang masih membayangi. Dimitar Markov, Direktur Program Hukum di Center for the Study of Democracy di Sofia, mengatakan: “Ada risiko besar bahwa kita benar-benar akan berakhir dengan rangkaian pemilu lainnya.”
Bulgaria telah menggelar tujuh pemilu nasional dalam empat tahun terakhir, karena kesulitan pemerintahan sebelumnya dalam menjaga stabilitas di parlemen yang terpecah. Protes dimulai pada akhir November, ketika pemerintahan Zhelyazkov mengajukan rancangan anggaran yang mencakup kenaikan iuran jaminan sosial dan pajak untuk membiayai peningkatan belanja negara. Sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk kepolisian, layanan keamanan, dan lembaga peradilan, institusi yang selama bertahun-tahun dinilai negatif oleh banyak warga.
Meski rancangan anggaran itu kemudian ditarik, kemarahan publik tetap tidak mereda. Ketegangan juga dipicu oleh langkah-langkah pemerintah lainnya, termasuk dugaan penindasan terhadap oposisi liberal pro-Uni Eropa. Salah satunya adalah penahanan Wali Kota Varna, Blagomir Kotsev, yang dipenjara selama beberapa bulan atas tuduhan korupsi, yang dibantah keras olehnya.
Aksi unjuk rasa terus membesar. Pada Rabu (10/12), puluhan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota dan wilayah di Bulgaria, menuntut pemerintah mundur. Reuters mencatat, demonstrasi ini termasuk yang terbesar sejak runtuhnya komunis pada 1989.
“Ini adalah akumulasi berbagai hal. Ketegangan telah meningkat dari waktu ke waktu, dan anggaran menjadi titik pemicunya,” ujar Dimitar Markov.
Banyak demonstran berasal dari kalangan profesional perkotaan yang mendukung adopsi euro dan ingin Bulgaria semakin terintegrasi dengan arus utama Eropa. Namun, protes juga diikuti oleh kelompok yang khawatir masuknya euro akan memicu inflasi atau yang menentang sikap resmi Bulgaria yang pro-Barat, termasuk terkait perang di Ukraina, dan lebih memilih memperbaiki hubungan dengan Moskow.
“Orang-orang menyadari bahwa kehendak mereka, ketika disuarakan, itu berarti. Siapa pun pemerintahan berikutnya akan lebih sadar dan harus lebih bertanggung jawab,” kata Vessela Tcherneva, Wakil Direktur European Council on Foreign Relations di Sofia.
Presiden Radev selanjutnya akan memberikan mandat pembentukan pemerintahan baru kepada partai terbesar di parlemen, GERB. Namun, partai tersebut diperkirakan akan kesulitan menggalang dukungan mayoritas di parlemen yang terdiri dari sekitar sembilan partai.
Jika upaya itu gagal, dua partai lain akan diberi kesempatan. Apabila seluruh proses tersebut tidak menghasilkan pemerintahan baru, presiden akan menunjuk pemerintahan sementara dan memanggil pemilu dini, yang berpotensi menyeret Bulgaria kembali ke siklus pemilu berulang.
Di tengah situasi ini, publik khawatir akan transisi ke euro tanpa pemerintahan dan anggaran yang solid. Mario Bikarsi, Analis Senior Eropa di konsultan risiko Verisk Maplecroft, mengatakan: “Negara memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada guncangan besar terhadap sistem. Dengan ketiadaan anggaran dan pemerintahan, risiko terhadap sistem meningkat cukup signifikan.”
Komentar
Kirim Komentar