BRIN: Penanganan Bencana Sumatera Harus Lanjut hingga Pemulihan Sosial Ekonomi

Peran Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Pemulihan Pascabencana

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh terbatas pada fase tanggap darurat. Pemulihan harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat yang terdampak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, M. Najib Azka, dalam Webinar Perdana bertema “Transisi Tanggap Darurat Menuju Pemulihan Pascabencana Sumatera: Sejauh Mana Kesiapan Kita?” yang diadakan oleh Pusat Riset Kependudukan BRIN, Selasa, 30 Desember 2025, di Jakarta.

Advertisement

AIOTRADE

TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.

Daftar Sekarang Gabung WhatsApp

Najib menjelaskan bahwa pengalaman dari berbagai bencana besar di Indonesia—seperti tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, hingga bencana Palu—menunjukkan bahwa fase transisi menuju pemulihan merupakan tahap paling krusial sekaligus rentan. Ia menyebutkan bahwa sering kali terjadi keterputusan antara bantuan darurat dan pemulihan jangka menengah, baik antara kebijakan nasional dan realitas lokal maupun antara program dan kebutuhan riil masyarakat terdampak.

Di sinilah peran strategis ilmu pengetahuan sosial dan humaniora menjadi penting. Pemulihan pascabencana harus dirancang berbasis bukti ilmiah, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. “Pemulihan bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemulihan mata pencaharian, ketahanan sosial, kesehatan mental, martabat, dan rasa aman warga,” tegasnya.

Atas dasar itu, BRIN melalui OR IPSH menginisiasi Weekly Webinar Series: Update Sumatera sebagai ruang diskusi lintas aktor yang berkelanjutan. Forum ini bertujuan menghimpun pembelajaran lintas sektor, mempertemukan perspektif kebijakan, riset, dan praktik lapangan, sekaligus mendokumentasikan tantangan serta praktik baik pemulihan pascabencana.

Rangkaian diskusi tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan Buku Putih Pemulihan Pascabencana Sumatera dari perspektif kependudukan dan sosial.

Pentingnya Pemulihan yang Inklusif

Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berbicara tentang apa yang dibangun kembali, tetapi juga siapa yang pulih lebih dulu dan siapa yang tertinggal. Ia menyoroti bahwa perubahan struktur rumah tangga, migrasi penduduk, serta meningkatnya kerentanan kelompok tertentu harus menjadi perhatian utama agar pemulihan tidak bersifat parsial.

Dari sisi ilmiah, Profesor Riset Pusat Riset Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin, menjelaskan bahwa meningkatnya bencana hidrometeorologi di Sumatera berkaitan erat dengan krisis iklim global. Kenaikan suhu bumi sekitar 1,5 derajat Celsius telah meningkatkan frekuensi hujan ekstrem dan angin kencang. Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatera menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem. Oleh karena itu, mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis data ilmiah perlu diperbarui secara berkala.

Kolaborasi untuk Pemulihan yang Berkelanjutan

Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik (PPF) BNPB memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akibat Siklon Senyar di Sumatera. Pemulihan diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara kolaboratif.

Kontribusi masyarakat sipil dan perguruan tinggi turut memperkaya diskusi. Direktur Eksekutif Salam Setara (KitaBisa), Ahmad Mujahid, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Sementara itu, Universitas Syiah Kuala menekankan peran pendidikan darurat serta dukungan psikososial, khususnya bagi anak-anak penyintas bencana.

Melalui forum ini, BRIN berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara peneliti, pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana di Sumatera yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.