Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tengah menggalakkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak banjir di berbagai wilayah Sumatera. Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menyatakan kesiapan penuh dalam mewujudkan program ini, yang mencakup seluruh tahapan krusial mulai dari identifikasi lahan hingga konstruksi fisik.
.jpg)
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
"Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya. Saat ini, kami berada di fase akhir, yaitu pembangunan hunian tetap itu sendiri," ungkap Maruarar. Tahapan tersebut meliputi penetapan lokasi yang bebas dari masalah hukum dan administratif (clear and clean), pendataan korban secara rinci (by name by address), penyusunan desain teknis yang mendalam (detail engineering design), hingga proses tender dan pelaksanaannya.
Dampak Bencana dan Kebutuhan Hunian
Data terkini per Jumat, 9 Januari 2026, menunjukkan skala kerusakan yang signifikan di tiga provinsi terdampak. Secara total, sekitar 189.308 unit rumah mengalami kerusakan.
- Aceh:
- Rumah rusak ringan: 64.740 unit
- Rumah rusak sedang: 40.103 unit
- Rumah rusak berat: 29.527 unit
- Rumah hanyut: 13.969 unit
- Sumatera Utara:
- Rumah rusak ringan: 18.341 unit
- Rumah rusak sedang: 3.616 unit
- Rumah rusak berat: 5.149 unit
- Rumah hanyut: 937 unit
- Sumatera Barat:
- Rumah rusak ringan: 6.627 unit
- Rumah rusak sedang: 2.842 unit
- Rumah rusak berat: 2.666 unit
- Rumah hanyut: 791 unit
Persiapan Lahan Relokasi
Menyikapi kebutuhan mendesak akan hunian baru, pemerintah telah mengidentifikasi dan menyiapkan sejumlah lahan relokasi di berbagai titik strategis.
- Aceh: Tersedia 153 lokasi relokasi dengan total luas lahan mencapai 473 hektare. Lahan tersebut terdiri dari:
- 41 lahan milik pemerintah daerah
- 9 lahan negara
- 30 lahan BUMN dan BUMD
- 56 lahan swasta
- 17 lahan yang masih dalam tahap identifikasi Dari 153 titik yang diusulkan, total kapasitas penampungan hunian mencapai 28.311 unit. Sebanyak 24 titik telah diverifikasi dan dinyatakan layak untuk pembangunan.
- Sumatera Utara: Terdapat 16 lokasi relokasi dengan total luas lahan 58 hektare.
- Sumatera Barat: Tersedia 28 lokasi relokasi dengan total luas lahan 53 hektare.
Menteri Maruarar menekankan bahwa setiap pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama yang tidak dapat ditawar:
Kriteria Pembangunan Hunian Tetap
- Keamanan dari Bencana: Lokasi hunian harus dipastikan aman dari potensi ancaman bencana alam seperti banjir, tsunami, dan tanah longsor. Hal ini menjadi prioritas utama untuk menjamin keselamatan para penghuni.
- Legalitas Lahan yang Bersih: Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan hunian harus bebas dari segala permasalahan hukum dan administrasi. Proses ini memastikan tidak ada sengketa di kemudian hari yang dapat menghambat kepemilikan atau penggunaan lahan.
- Kedekatan dengan Pusat Kehidupan: Hunian baru harus berlokasi strategis dan dekat dengan fasilitas penting yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Ini mencakup:
- Akses mudah ke lahan pertanian atau perkebunan.
- Kedekatan dengan tempat kerja atau pusat ekonomi.
- Akses yang baik ke fasilitas pendidikan (sekolah).
- Kemudahan jangkauan ke pasar atau pusat perbelanjaan.
Percepatan Proses dan Sinkronisasi Data
Untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal, Menteri Maruarar mengusulkan adanya percepatan pada proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap dapat dimulai pada bulan Februari 2026.
"Kami menargetkan pembangunan dapat segera dimulai pada Februari 2026," tegas Maruarar.
Lebih lanjut, beliau menyoroti pentingnya penggunaan satu data nasional yang terintegrasi. Pendekatan ini krusial untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam seluruh proses penanganan bencana dan pemulihan pascabencana.
"Kami menunggu data final dari Badan Pusat Statistik (BPS). Satu data ini sangat penting agar tidak ada perbedaan angka di lapangan dan semua langkah penanganan dapat terkoordinasi dengan baik," jelas Maruarar. Sinkronisasi data diharapkan dapat menghindari tumpang tindih program, memastikan bantuan tepat sasaran, dan memfasilitasi pelaporan yang akurat kepada publik. Upaya kolaboratif ini menjadi kunci keberhasilan dalam memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Komentar
Kirim Komentar